KEMISKINAN DI LAMPUNG MENURUN

Dr. Agus Nompitu, S.E., M.T.P. (Ketua ISEI Cabang Lampung)
Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. (Sekretaris ISEI Cabang Lampung)

PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I TAHUN 2023 LEBIH TINGGI DARI NASIONAL

KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG — Pada tanggal 17 Juli 2023 yang lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis Berita Resmi Statistik (BRS) Angka Kemiskinan dan Gini Ratio Provinsi Lampung triwulan I-2023. Berdasarkan BRS tersebut, angka kemiskinan Provinsi Lampung pada triwulan I-2023 (Maret) sebesar 970,67 ribu, lebih rendah dibandingkan September 2022 yang sebesar 995,59 ribu jiwa. Secara presentasi, jumlah tersebut juga mengalami penurunan yaitu 11,11%, lebih rendah dibandingkan September 2022 yang sebesar 11,44%. Jika dinadingkan Maret 2022 (yoy) penurunan angka kemiskinan ini mencapai 0,46 persen poin. Penurunan angka kemiskinan ini lebih besar jika dibandingkan Nasional yang turun dari 9,57% pada September 2022 menjadi 9,36% pada Maret 2023.

Selain itu, beberapa indikator makro ekonomi juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ekonomi Lampung tumbuh 4,96% pada triwulan I 2023, lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan 3 2022 (3,91) secara yoy. Konsumsi rumah tangga triwulan 1 2023 meningkat sebesar 1,91 % dibandingkan triwulan 3 2022. Laju inflasi juga menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 1,19 pada periode September 2022 – Maret 2023, lebih rendah dibandingkan inflasi periode September 2021 – Maret 2022 (2,57).

Untuk angka kemiskinan, data BPS menunjukkan bahwa Penduduk miskin terkonsentrasi di perdesaan dengan tingkat kemiskinan 12,65%, cukup jauh dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan yang hanya 8,02%. Angka ini setara dengan 232,96 ribu jiwa di perkotaan dan 737,71 ribu jiwa di perdesaan. Sumbangan penurunan angka kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan relative seimbang yaitu di perdesaan sebesar 0,31 poin, dan di perkotaan juga turun sebesar 0,32 poin. Bahkan jika dilihat data historis dari mulai Maret 2015 hingga Maret 2023, angka kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan sebesar 2,91 poin, sedikit lebih kecil dibanding penurunan di perkotaan yang mencapai 2,92 poin. Hal ini dapat dimaknai sebagai adanya keseimbangan dan sinergitas upaya penurunan kemiskinan di daerah perdesaan dan perkotaan.

BACA JUGA :  IDSurvey Mengajar di UNILA, Bahas TIC untuk Peningkatan Daya Saing

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar Rp. 559.011 perkapita perbulan, mengalami kenaikan 2,38% dibanding September 2022 yang sebesar Rp. 545.992 perkapita perbulan. Garis Kemiskinan mengalami kenaikan 2,38% dan tingkat kemiskinan turun sebesar 0,33 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan penduduk miskin mampu mengimbangi kenaikan Garis Kemiskinan.

Jika memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), data BPS menunjukkan bahwa kontribusi komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan kontribusi komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2023 sebesar 74,64 persen. Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 18,92 persen di perkotaan dan 20,86 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (13,08 persen di perkotaan dan 13,34 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,30 persen di perkotaan dan 3,77 persen di perdesaan), tempe (2,65 persen di perkotaan dan 2,33 di perdesaan), bawang merah (2,23 persen di perkotaan dan 2,42 persen di perdesaan), cabe rawit (2,20 persen di perkotaan dan 2,87 di perdesaan), mie instan (2,54 persen di perkotaan dan 2,10 persen di perdesaan), dan roti (2,51 persen di perkotaan dan 2,16 persen di perdesaan).

Sementara Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (7,94 persen di perkotaan dan 7,46 persen di perdesaan), bensin (3,88 persen di perkotaan dan 4,68 persen di pedesaan) listrik (3,02 persen di perkotaan dan 2,28 persen di perdesaan), pendidikan (2,31 persen di perkotaan dan 1,29 persen di perdesaan), dan perlengkapan mandi (1,18 persen di perkotaan dan 1,08 persen di perdesaan).

BACA JUGA :  CCEP Indonesia dan Dynapack Asia Memungkinkan Sirkulasi Lokal untuk Botol Plastik dengan Pendirian Fasilitas Daur Ulang PET, Amandina Bumi Nusantara dan Yayasan Mahija Parahita Nusantara

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 1,695 pada September 2022 menjadi 1,637 pada Maret 2023. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa rata-rata jarak kedalaman/ kesenjangan kemampuan konsumsi penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,387 pada September 2022 menjadi 0,359 pada Maret 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin semakin merata dengan perubahan yang tidak terlalu besar.

Angka ketimpangan/kesenjangan (Gini Ratio) mengalami sedikit kenaikan. Gini Ratio Maret 2023 sebesar 0,324, mengalami kenaikan dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,313. Hal ini perlu mendapat perhatian karena Gini Ratio menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan antar penduduk. Semakin tinggi angka Gini Ratio (semakin mendekati 1), berarti semakin besar kesenjangan. Data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di kota lebih tinggi (0,359) dibandingkan di desa yang sebesar 0,287.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan selama periode September 2022–Maret 2023 antara lain adalah pertumbuhan ekonomi Lampung yang mengalami peningkatan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, penurunan laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka yang juga mengalami penurunan, dan tren NTP yang positif yaitu sebesar 104,29 pada Maret 2023 meningkat dibandingkan September 2022 yang sebesar 101,54. Selain itu, program bantuan sosial perlu tetap diupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) harus menjaga momentum perbaikan perekonomian Lampung. Tantangan pembangunan Provinsi Lampung kedepan tidaklah mudah. Dalam proyeksi ekonomi global, sejumlah lembaga asing seperti Bank Dunia, IMF dan ADB telah memberi peringatan dini terhadap potensi ancaman resesi ekonomi global tahun 2023. Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor basis Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan beserta turunannya harus ditingkatkan. Salah satunya melalui peningkatan pembangunan infrastruktur baik itu infrastrukur pertanian maupun infrastruktur non pertanian yang terkoneksi dengan infrastruktur pertanian. Tahun politik menjelang Pemilihan Umum 2024 harus mampu dijadikan momentum pertumbuhan dan perbaikan ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah untuk hajat demokrasi yang cenderung meningkat jangan sampai mengganggu program pembangunan khususnya ekonomi. Meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Pemilu 2024 diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah Kondusifitas dan stabilitas harus tetap dijaga untuk mempertahankan momentum perbaikan ekonomi.***

BACA JUGA :  TSM di Kota Metro Diberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan