KRAKATOA,ID, BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, resmi membuka acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (Gerak Syariah) Tahun 2025 yang berlangsung di Atrium Mal Bumi Kedaton (MBK) pada Jumat (07/03/2025). Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dengan berbagai mitra strategis, berlangsung dari 7 hingga 9 Maret 2025.
Gerak Syariah bertujuan untuk memperkenalkan dan memperluas jangkauan produk keuangan syariah serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai sistem keuangan ini. Selain itu, acara ini juga menjadi momentum bagi dimulainya FESyar Sumatra Tahun 2025 yang rencananya akan digelar pada 23-25 Mei 2025 di Bandar Lampung.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan pentingnya peran literasi dan inklusi keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Menurutnya, dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan sejumlah lembaga pendidikan berbasis agama yang besar, Lampung memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah.
“Provinsi Lampung memiliki pondok pesantren terbesar kedua di Indonesia setelah Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan besarnya potensi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah ini,” jelas Jihan.
Namun, Jihan juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana mendorong inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di pedesaan yang lebih sulit mengakses layanan ini.
“Salah satu PR terbesar kita adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan keuangan syariah, bukan hanya kepada masyarakat perkotaan, tetapi juga mereka yang berada di pedesaan,” tambahnya.
Jihan juga menegaskan bahwa meskipun ekonomi syariah banyak diasosiasikan dengan umat Muslim, prinsip-prinsip yang terkandung dalam keuangan syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, dapat memberikan manfaat yang luas kepada semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.
“Keuangan syariah sebenarnya adalah pilihan yang bijaksana, yang prinsip-prinsipnya bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Ini adalah upaya untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan inklusif,” ucapnya.
Wakil Gubernur Lampung juga mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mendorong gerakan ini. Menurutnya, Gerak Syariah bukan sekadar kampanye, melainkan gerakan kolektif yang membutuhkan keterlibatan pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, serta pemerintah.
“Saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengembangkan keuangan syariah di Lampung. Ini adalah langkah konkret untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ajaknya.
Gerak Syariah 2025 bukan hanya acara semata, tetapi menjadi bagian dari langkah panjang Provinsi Lampung untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan terbuka, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan produk-produk yang inovatif, inklusif, dan berbasis prinsip syariah. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus bersinergi dalam upaya ini. ***
