KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melangkah berani dengan mendorong berdirinya Sekolah Rakyat (SR) di berbagai wilayah Lampung. Bukan sekadar lembaga pendidikan, SR dirancang sebagai strategi transformatif untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem secara struktural, dengan pendekatan pendidikan menyeluruh berbasis asrama (boarding school).
Langkah ini bukan hanya bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga cerminan komitmen Gubernur Rahmat dalam memperjuangkan kesetaraan peluang dan mobilitas sosial bagi kelompok termiskin di Lampung.
“Orang tua boleh miskin, tapi anak-anaknya tidak boleh ikut miskin,” demikian ditegaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Drs. Aswarodi, M.Si, saat meninjau langsung calon lokasi pembangunan SR di Kota Baru, Lampung Selatan, Senin (21/04/2025).
Sekolah Rakyat bukanlah sekolah biasa. Diperuntukkan secara khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional – DTSEN) dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu per bulan, SR menjadi rumah kedua sekaligus titik balik kehidupan mereka.
Dengan kapasitas 300 siswa yang tersebar dari jenjang SD hingga SMA, sekolah ini akan mengusung model boarding school, di mana seluruh peserta tinggal di asrama, mendapatkan pengajaran akademik, pengasuhan, pelatihan keterampilan, hingga bimbingan karakter—semuanya gratis dan dibiayai penuh oleh pemerintah pusat.
“Modalnya cuma satu: badan sehat dan kemauan belajar. Sisanya, negara yang siapkan,” ujar Aswarodi.
Tidak hanya itu, konsep SR juga menghadirkan paradigma baru dalam pelayanan publik di sektor pendidikan. Jika sebelumnya kemiskinan menjadi hambatan utama akses sekolah, kini justru menjadi indikator utama penerimaan peserta didik, menegaskan prinsip afirmatif berbasis keadilan sosial.
Lokasi strategis seperti Kota Baru (Lampung Selatan) dan Selusuban (Lampung Tengah) dipilih karena berada di wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin ekstrem tinggi dan tersedia lahan milik Pemprov. Usulan ini telah diajukan ke Kementerian Sosial, dan kini Kementerian PUPR tengah melakukan survei lokasi, didampingi jajaran dinas teknis seperti Dinas PU, BPKAD, Perkim Ciptaru, Dinas Pendidikan, dan Bappeda.
Sekolah Rakyat hadir bukan sebagai proyek pembangunan semata, tapi sebagai intervensi sistemik jangka panjang untuk mengubah masa depan. Anak-anak yang selama ini berada di pinggir sistem kini mendapat tempat di pusat perhatian negara.
“Pak Gubernur ingin setiap kabupaten/kota punya Sekolah Rakyat sendiri. Ini bukan hanya proyek pendidikan, tapi proyek peradaban,” pungkas Aswarodi.
Jika berhasil, Lampung akan menjadi provinsi percontohan pertama di Indonesia dalam merealisasikan sekolah berbasis asrama untuk warga termiskin sebagai bagian dari kebijakan pendidikan berbasis kerakyatan dan pemerataan akses.
Sekolah Rakyat di Lampung adalah harapan baru—bahwa kemiskinan bukan takdir, tapi soal siapa yang memberi kesempatan.***
