KRAKATOA.ID. METRO -– Musim tanam kedua tahun 2025 bukan hanya soal mengolah lahan dan menanam benih. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, ini adalah momentum strategis untuk membuktikan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari kekuatan nasional. Dengan target ambisius 3,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), Lampung tak hanya ingin menjadi produsen utama padi, tetapi juga pilar kedaulatan pangan Indonesia.
“Pangan bukan sekadar soal makan. Ini soal stabilitas negara, soal masa depan. Kalau kita kuasai pangan, kita kuasai fondasi kekuatan bangsa,” tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat memberi arahan dalam Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), Rabu (23/4/2025), di Metro Timur.
Gerakan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari Kabupaten Banyuasin ini melibatkan 14 provinsi. Lampung tampil sebagai salah satu motor utama.
Kebijakan ini datang di tengah ketidakpastian global: krisis pangan dunia, perubahan iklim, serta konflik geopolitik yang mengancam rantai pasok pangan internasional. Pemerintah Provinsi Lampung melihat peluang untuk menjadikan sektor pertanian sebagai basis ketahanan dan daya tawar ekonomi nasional.
“Kalau kita bisa ekspor beras, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita juga punya posisi tawar di ASEAN dan global,” ujar Gubernur Mirza.
Langkah Pemprov bukan hanya sebatas seruan. Tiga intervensi konkret telah dirancang:
- Stabilisasi harga gabah minimal Rp6.500/kg agar petani tidak terjebak dalam jebakan harga panen murah.
- Distribusi tepat waktu bibit unggul dan pupuk bersubsidi.
- Kepastian irigasi, terutama di wilayah rawan kekeringan.
Pemerintah juga mendorong Bulog, BUMD pangan, dan mitra swasta untuk menyerap hasil panen demi memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak.
“Tak cukup panen melimpah, kalau harga anjlok. Kita ingin hasil kerja keras petani dihargai setimpal,” tambahnya.
Lampung mencatat peningkatan produksi padi dari 2,76 juta ton GKG di 2023 menjadi 2,79 juta ton di 2024. Target 3,5 juta ton tahun ini bukan sekadar angka, melainkan simbol transisi dari ketahanan pangan ke kemandirian pangan.
“Kita tidak ingin hanya cukup makan, kita ingin bisa memberi makan,” ujar Gubernur dalam semangat transformasi pangan.
Gubernur Lampung menegaskan pentingnya keterlibatan kepala daerah dan masyarakat desa. Semua bupati dan wali kota diminta untuk turun langsung, membimbing petani dan memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.
“Kebijakan hebat tanpa aksi di lapangan, itu cuma wacana. Kita ingin kebijakan menyatu dengan tanah, air, dan keringat petani,” tegasnya.
Di tengah potensi besar dan dukungan teknologi pertanian, Lampung menetapkan diri bukan hanya sebagai produsen pangan, tapi sebagai kekuatan strategis nasional. Dengan visi besar ini, pertanian Lampung bukan lagi soal subsistensi, tapi soal geopolitik pangan di era global.
“Lampung tidak hanya ingin dikenal sebagai penghasil. Kami ingin dikenal sebagai penopang ketahanan Indonesia,” pungkas Gubernur Mirza.***
