RPJMD 2025–2029 Jadi Titik Awal Lampung Menuju 2045, Gubernur: Ini Cetak Biru Masa Depan Daerah

KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (11/7/2025). Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut dokumen tersebut sebagai cetak biru pembangunan menuju Lampung Emas 2045.

Berbeda dari periode sebelumnya, RPJMD kali ini tidak hanya memuat rencana kerja lima tahunan, tetapi juga disusun secara strategis untuk menopang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Gubernur menegaskan, dokumen ini akan menjadi panduan utama pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan, inovasi, dan keadilan sosial.

“RPJMD ini bukan sekadar dokumen teknokratis. Ini adalah pondasi besar untuk mewujudkan Lampung yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing dalam 20 tahun ke depan,” tegas Gubernur dalam rapat yang juga membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Menurutnya, penyusunan RPJMD telah melalui proses konsultasi dengan banyak pihak, termasuk legislatif, akademisi, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat. Sehingga, arah pembangunan lima tahun mendatang tidak hanya berdasarkan prioritas nasional, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Lampung.

RPJMD 2025–2029 menekankan lima prioritas utama: penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian dan industri pengolahan, pemerataan pembangunan wilayah, digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan infrastruktur.

Gubernur juga menyinggung pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada distribusi manfaat.

“Petani, nelayan, pelaku UMKM—mereka semua harus jadi bagian dari cerita sukses pembangunan kita. Mereka bukan penonton, tapi pemain utama,” ujarnya.

Sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah ini, Gubernur juga menegaskan pentingnya inovasi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Transformasi digital, kata dia, akan menjadi alat utama untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat kepercayaan publik, dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BACA JUGA :  Pemprov Lampung Dorong Literasi Digital Guru Lewat Program AI Goes to School

Tak kalah penting, RPJMD juga membuka jalan bagi Lampung menyambut momentum besar: menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur olahraga bukan hanya soal kesiapan teknis, tapi juga bagian dari narasi besar membangun identitas dan daya saing daerah.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan RPJMD. Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sebagai kekuatan utama untuk memastikan setiap rencana benar-benar menjadi kenyataan.

“RPJMD ini adalah milik bersama. Bukan milik Pemprov, bukan milik DPRD. Tapi milik rakyat Lampung. Mari kita jaga, kawal, dan wujudkan bersama-sama,” pungkasnya.***