KRAKATOA.ID, JAKARTA – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menunjukkan komitmen nyata dalam memperjuangkan nasib petani singkong di daerahnya. Didampingi empat bupati dari wilayah sentra produksi singkong, Gubernur menemui langsung Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Selasa malam (9/9/2025).
Empat kepala daerah yang turut hadir dalam audiensi penting ini adalah Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah. Mereka datang membawa satu misi konkret: mengamankan harga singkong dan masa depan petani singkong di Lampung.
“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri karena menghadapi permasalahan harga singkong yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga secara nasional,” tegas Gubernur Mirza dalam pertemuan tersebut.
Menurut Gubernur Mirza, anjloknya harga singkong sudah sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera diatasi, petani dikhawatirkan akan beralih ke komoditas lain, meninggalkan singkong yang selama ini menjadi andalan.
“Ini bukan sekadar isu harga. Ini menyangkut keberlanjutan ekonomi petani dan stabilitas pangan lokal. Kalau tata niaga singkong dibiarkan amburadul, kita kehilangan potensi ekonomi besar dan petani kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.
Lampung sendiri merupakan produsen utama singkong nasional, dengan kontribusi sekitar 70% dari total produksi nasional, sehingga isu harga di Lampung berdampak langsung pada rantai pasok nasional.
Menanggapi keluhan Gubernur Lampung dan para bupati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung merespons dengan langkah konkret. Ia menegaskan komitmennya untuk mengeluarkan surat penetapan harga minimum singkong secara nasional, dengan mengacu pada regulasi harga yang berlaku di Lampung.
“Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai dengan standar yang adil, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” kata Amran.
Mentan juga menekankan bahwa regulasi tersebut harus dikawal bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, demi menciptakan sistem tata niaga yang sehat dan berkeadilan.
Tak hanya soal harga, Mentan Amran juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas singkong di Lampung. Ia bahkan menargetkan produksi bisa mencapai 70 ton per hektare, jauh di atas rata-rata saat ini.
“Saya minta tim teknis diturunkan. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Lampung. Kita dorong inovasi budidaya dan peningkatan hasil, agar petani untung dan pabrik tidak dirugikan,” tegasnya.
Ia juga menawarkan pelatihan khusus dan dukungan teknologi bagi para petani dan penyuluh di Lampung agar mampu memenuhi kebutuhan industri nasional secara berkelanjutan.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Komoditas singkong bukan hanya soal pertanian, tetapi juga soal ekonomi, sosial, dan ketahanan pangan nasional.
“Langkah intervensi dari pemerintah pusat sangat kami harapkan. Kami ingin sinergi yang kuat agar petani mendapatkan kepastian usaha dan Lampung tetap menjadi lumbung pangan berbasis komoditas lokal,” pungkasnya.***
