KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Provinsi Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Sumatra yang berhasil masuk dalam daftar 10 provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 November 2025. Lampung mencatat inflasi sebesar 1,20%, lebih rendah dari rentang target nasional 1,5%–3,5%.
Pada tingkat kota, Bandar Lampung juga menorehkan capaian positif sebagai kota dengan inflasi terendah, yakni 0,43%. Secara nasional, Lampung menempati posisi ketiga provinsi dengan inflasi terendah setelah Papua (0,53%) dan Maluku Utara (1,18%). Capaian ini menjadi indikator kuat keberhasilan pengendalian harga di daerah.
Data tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, di Ruang Command Center Lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (17/11/2025).
Wamendagri Bima Arya menjelaskan bahwa per Oktober 2025, inflasi Indonesia berada pada angka 2,86%, menempatkan Indonesia di posisi 88 dari 186 negara di dunia dan ke-8 dari 11 negara ASEAN.
“Inflasi di kita tidak terlepas juga dari dampak global selain tentunya faktor-faktor ekonomi domestik dari pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, inflasi Oktober 2025 tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang tahun, dengan komoditas penyumbang inflasi month-to-month meliputi emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menuturkan bahwa pada minggu kedua November 2025, hanya terdapat 5 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 33 provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan IPH terutama adalah cabai merah dan beras, dua komoditas strategis yang sangat sensitif terhadap fluktuasi pasokan.
Dalam sesi pemaparan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa Lampung memiliki 791 rencana SPPG, dengan 711 SPPG yang sudah beroperasi. Ia menekankan pentingnya langkah preventif agar tidak terjadi kenaikan harga komoditas akibat meningkatnya permintaan untuk kebutuhan MBG di daerah.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, memberikan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Ia meminta pemda segera:
• Melaporkan pembangunan atau renovasi rumah yang didanai APBD/APBN namun belum tercatat dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
• Mengimplementasikan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
• Mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi daerah yang belum mencantumkannya dalam APBD/P 2025.
• Mendorong kabupaten/kota untuk memasukkan anggaran renovasi RTLH dalam RAPBD 2026–2029.
• Mengarahkan desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes serta melaporkan data perumahan ke KemenPKP dan Kemendagri.***
