KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG — PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung bersiap memasuki fase baru transformasi bisnis dengan menempatkan sektor riil, desa, dan UMKM sebagai fokus utama penggerak ekonomi daerah pada 2026. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Bank Lampung yang dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Bank Lampung, Bandarlampung, Senin (12/01/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya perubahan paradigma Bank Lampung dari bank yang berorientasi laba semata menjadi bank pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat.
“Bank Lampung tidak boleh hanya kuat di laporan keuangan, tetapi harus kuat dalam kontribusi bagi ekonomi rakyat. Tahun 2026 harus menjadi momentum lompatan,” ujarnya.
Gubernur menilai Bank Lampung memiliki posisi strategis karena mengelola perputaran dana pemerintah daerah yang mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun. Menurutnya, pengelolaan dana tersebut oleh Bank Lampung menjadi kunci agar uang daerah tidak keluar dari Lampung, melainkan berputar dan menciptakan nilai tambah di wilayah sendiri.
“Jika dana daerah dikelola dengan baik oleh Bank Lampung, maka manfaatnya akan kembali ke masyarakat Lampung, terutama di sektor produktif,” katanya.
Meski mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025—dengan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, serta laba yang meningkat signifikan—Gubernur menilai struktur kredit Bank Lampung masih perlu diarahkan ulang. Dominasi kredit konsumtif dinilai belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi riil, terutama di desa.
Oleh karena itu, Gubernur meminta agar pada 2026 Bank Lampung memprioritaskan penyaluran kredit produktif ke sektor pertanian, UMKM, KUR mikro, konstruksi, dan industri berbasis potensi lokal. Desa disebut sebagai episentrum pembangunan ekonomi Lampung yang perlu mendapatkan dukungan pembiayaan lebih kuat.
Selain pembiayaan, Gubernur juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi peran kepala cabang, serta penerapan sistem kinerja yang terukur dan berbasis potensi wilayah, lengkap dengan mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana menyampaikan bahwa tahun 2025 telah menjadi fondasi transformasi kelembagaan Bank Lampung. Transformasi tersebut ditandai dengan perubahan visi menjadi “Bank Unggul Pilihan Utama Masyarakat”, pembentukan tim percepatan, serta penguatan budaya kerja SIPIL (Sinergi, Integritas, Profesional, Inovatif, Loyal).
“Di usia Bank Lampung yang ke-60 pada 2026, kami siap melaju lebih agresif. Pondasi transformasi sudah kami bangun sepanjang 2025,” ujarnya.
Indra Merviana mengungkapkan, laba bersih Bank Lampung pada 2025 mencapai lebih dari Rp200 miliar, tertinggi sepanjang sejarah, dengan kontribusi fee based income dari layanan digital sebesar Rp38 miliar. Meski demikian, ia mengakui penyaluran kredit belum sepenuhnya optimal, terutama akibat keterlambatan realisasi pinjaman daerah.
Ke depan, Bank Lampung berkomitmen mengurangi ketergantungan pada kredit konsumtif aparatur sipil negara (ASN) dan memperbesar porsi kredit produktif dan komersial, khususnya bagi UMKM.
“Kami ingin pertumbuhan Bank Lampung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM dan sektor produktif akan menjadi fokus utama,” tegasnya.
Pada 2026, Bank Lampung menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 8,5 persen, dana pihak ketiga 7,69 persen, dan laba 9,43 persen atau sekitar Rp225 miliar. Fokus pembiayaan diarahkan pada sektor pertanian, ketahanan pangan, kehutanan sosial, konstruksi, serta penguatan digitalisasi layanan hingga ke desa. Sinergi Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim juga akan dimaksimalkan untuk mendukung penguatan SDM, likuiditas, teknologi informasi, dan keamanan siber.
Sebagai tindak lanjut rakor, Gubernur Lampung meminta Bank Lampung menyusun peta jalan penyaluran kredit produktif yang terintegrasi dengan program prioritas pemerintah daerah, sehingga keberadaan Bank Lampung benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Komisaris Utama Bank Lampung M. Firsada, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta jajaran Vice President, Kepala Cabang, dan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Lampung.***
