KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta RSUD dr. H. Abdul Moeloek meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan seluruh pasien memperoleh layanan sesuai standar. Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong rumah sakit milik daerah tersebut memperkuat transparansi, memperbaiki sistem pengaduan, dan mencegah praktik maladministrasi.
Permintaan itu mengemuka menjelang penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan membacakan sambutan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur meminta seluruh jajaran rumah sakit menjadikan penilaian Ombudsman sebagai momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penilaian Ombudsman pada tahun 2026 ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah berjalan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata,” demikian pesan Gubernur Mirza.
Ombudsman Periksa Langsung Pelayanan RSUD Abdul Moeloek
Penilaian Ombudsman tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi rumah sakit. Tim juga akan turun langsung untuk melihat proses pelayanan dan menggali pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Dodik Hermanto menjelaskan, tim akan melakukan wawancara dengan jajaran penyelenggara pelayanan, memeriksa dokumen, serta meninjau sejumlah fasilitas rumah sakit.
Lokasi pemeriksaan mencakup Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan salah satu poliklinik. Tim juga akan mewawancarai pasien atau masyarakat untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kualitas pelayanan yang mereka terima.
Dodik menegaskan, penilaian tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan rumah sakit. Ombudsman justru ingin mendorong setiap penyelenggara pelayanan agar memperbaiki kekurangan dan meningkatkan standar pelayanan publik.
“Keluhan masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan menjadi masukan penting untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan mutu pelayanan,” menjadi salah satu pesan dalam penjelasan Dodik.
Menurut Dodik, RSUD Abdul Moeloek memegang tanggung jawab besar karena menjadi rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Karena itu, masyarakat perlu memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur.
Gubernur Mirza Soroti Standar Pelayanan dan Pengaduan Pasien
Gubernur Mirza secara khusus meminta manajemen RSUD Abdul Moeloek memastikan seluruh pasien memperoleh pelayanan secara adil dan profesional.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan standar pelayanan, ketersediaan informasi yang mudah diakses, serta efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat.
Menurut Gubernur, setiap potensi maladministrasi harus mendapat perhatian sejak awal agar tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Direktur RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Lukman Pura menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola rumah sakit melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan standar pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.
Lukman menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut tindakan medis. Rumah sakit juga harus memberikan kepastian layanan, membuka akses informasi, menjaga profesionalisme petugas, dan merespons kebutuhan maupun keluhan pasien.
Karena itu, manajemen rumah sakit terus mendorong seluruh jajaran untuk memperhatikan aspek pencegahan maladministrasi dalam setiap proses pelayanan.
Lampung Pernah Raih Kualitas Tertinggi Penilaian Ombudsman
Evaluasi tahun 2026 juga menjadi perhatian Pemprov Lampung karena pemerintah daerah ingin mempertahankan capaian pelayanan publik pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan catatan resmi Pemprov Lampung, pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Provinsi Lampung meraih predikat Kualitas Tertinggi dalam kategori pemerintah provinsi. Lampung juga tercatat sebagai satu-satunya provinsi dari 38 provinsi yang meraih kategori tersebut.
Gubernur Mirza berharap capaian itu mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sekadar mempertahankan predikat.
Penilaian Ombudsman tahun 2026 menyasar empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Lampung, yakni RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan.
Keempat OPD tersebut menjadi lokus evaluasi karena memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, Gubernur Mirza mengingatkan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tidak hanya berada pada empat OPD tersebut. Sebanyak 48 OPD di lingkungan Pemprov Lampung memiliki fungsi pelayanan yang sama-sama harus menjaga kualitas dan akuntabilitas.
Ombudsman Evaluasi Rumah Sakit di Sejumlah Daerah Lampung
Dodik Hermanto menambahkan bahwa Ombudsman telah melakukan penilaian terhadap sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) di kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung selama hampir tiga bulan.
Dalam rangkaian evaluasi tersebut, Ombudsman juga mengunjungi RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, rumah sakit di Tulang Bawang Barat, serta RSUD Krui di Kabupaten Pesisir Barat.
Ombudsman berharap manajemen RSUD Abdul Moeloek memberikan informasi dan data secara objektif serta transparan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Melalui evaluasi tersebut, Ombudsman ingin membantu pemerintah daerah dan pengelola rumah sakit memperkuat kualitas pelayanan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan secara layak.
Pemprov Lampung berharap penilaian Ombudsman tidak berhenti pada pencapaian predikat atau penghargaan administratif. Pemerintah ingin setiap rekomendasi menghasilkan perbaikan nyata sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, adil, transparan, dan berkualitas.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.***
