KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG -— Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kemandirian fiskal sebagai kunci keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (13/8).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menekankan perlunya kerja keras dan inovasi dalam mengelola keuangan daerah. Menurutnya, langkah konkret yang perlu diambil pemerintah adalah optimalisasi pendapatan, baik dari sektor pajak maupun nonpajak, yang berbasis data, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.
“Untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan, kita harus menggali potensi-potensi daerah secara maksimal, bukan hanya mengandalkan transfer dari pusat,” ujar Gubernur.
Langkah ini, lanjutnya, akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, tengah mendorong peningkatan kapasitas fiskal melalui berbagai upaya penguatan sektor-sektor strategis.
Selain menekankan aspek fiskal, Gubernur Mirza juga mengapresiasi masukan dan perhatian fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025. Ia menilai, dinamika pembahasan di DPRD merupakan bagian dari sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, Pemprov dan DPRD telah mencapai kesepakatan bersama mengenai perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2025 pada 8 Agustus lalu. Kesepakatan itu lahir dari pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.
Gubernur berharap, dukungan DPRD dan masyarakat terhadap rencana perubahan APBD ini terus terjaga, agar pembahasan bisa selesai tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pelayanan publik yang optimal hanya bisa tercapai dengan pondasi kerja sama yang kuat antara seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna akan dilanjutkan dengan pembahasan tingkat komisi dan badan anggaran guna memperdalam substansi perubahan APBD 2025.***
