KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), skrining Thalasemia, serta optimalisasi BPJS Kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Kepala Dinas Kesehatan serta Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung, di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (12/11/2025).
Dalam arahannya, Wagub menegaskan tiga fokus utama pemerintah daerah, yaitu cek kesehatan gratis yang terintegrasi dengan skrining penyakit, peningkatan imunisasi, serta penguatan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
“Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari Pemerintah Provinsi, yang pertama cek kesehatan gratis yang akan diintegrasikan dengan berbagai skrining penyakit, kemudian imunisasi, dan yang ketiga pembiayaan kesehatan atau BPJS Kesehatan,” ujar Wagub.
Wagub menjelaskan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit di masyarakat.
Pelaksanaan program ini mencakup CKG Sekolah, CKG Masyarakat Umum, dan CKG Komunitas. Berdasarkan data triwulan III tahun 2025, tercatat 54.150 pemeriksaan dini telah dilakukan di Puskesmas, dengan 25,56% di antaranya dicurigai berisiko Thalasemia.
“Kenapa saya bilang Thalasemia ini penting? Karena dari skrining sederhana saja kita bisa menekan angka carrier di masyarakat,” tegas Jihan.
Selain CKG, Wagub juga menyoroti pentingnya meningkatkan capaian imunisasi rutin, yang pelaporannya masih rendah di beberapa kabupaten/kota.
“Imunisasi merupakan upaya efektif dan efisien untuk mencegah stunting, menurunkan angka kesakitan, dan kematian bayi akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,” jelasnya.
Ia meminta kader Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk aktif melaporkan capaian imunisasi melalui aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) agar target nasional dapat tercapai.
“Kader-kader di Puskesmas harus dikawal dan di-follow up. Kita harus kejar capaian imunisasi,” tambahnya.
Wagub Jihan juga menyoroti kondisi kepesertaan BPJS Kesehatan di Lampung yang telah mencapai 98,16%, namun tingkat keaktifannya masih rendah.
“Perlu dibahas secara detail tiga aspek sistem kesehatan nasional, yaitu kepesertaan, penerimaan, dan pelayanan kesehatan,” katanya.
Ia mengajak pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bersinergi dalam meningkatkan keaktifan peserta BPJS, terutama pekerja sektor informal.
Lebih lanjut, Wagub menyampaikan kabar baik mengenai program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai November 2025, hasil koordinasi dengan Kemenko PMK.
“Program ini bertujuan membantu masyarakat tidak mampu yang kesulitan membayar iuran BPJS sekaligus mengaktifkan kembali kepesertaan mereka,” ungkapnya.
Wagub juga meminta pemerintah daerah menyisir data peserta BPJS agar penerima bantuan iuran (PBI) tepat sasaran.
“Jangan sampai kita rutin membayar PBI daerah kepada orang yang tidak berhak, bahkan tidak ada datanya,” tegasnya.
Menutup arahannya, Wagub mengimbau agar program CKG Komunitas di perusahaan-perusahaan dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi BPJS Kesehatan, terutama bagi pekerja nonformal.
Ia juga berharap adanya peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor kesehatan pada tahun mendatang, khususnya pada indikator imunisasi, tuberkulosis, dan malaria.
“Saya berharap Dinas Kesehatan bisa menyampaikan secara detail tindak lanjut terkait BPJS dan skrining CKG Thalasemia. Tahun depan, kita targetkan peningkatan capaian SPM, termasuk imunisasi, TB, dan malaria di Provinsi Lampung,” pungkasnya.***
