KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan mitigasi bencana gempa megathrust dan tsunami melalui pemanfaatan inovasi teknologi lokal yang lebih terjangkau dan sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir Lampung. Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis menuju kemandirian sistem peringatan dini bencana.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan dengan Komandan Brigif 4 Marinir Lampung serta jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/1/2026).
Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa potensi megathrust di wilayah Sumatera bagian selatan merupakan ancaman nyata yang membutuhkan kesiapan jangka panjang. Menurutnya, pengembangan teknologi peringatan dini dalam negeri menjadi solusi strategis agar mitigasi bencana tidak bergantung sepenuhnya pada sistem impor berbiaya tinggi.
“Kita membutuhkan sistem yang andal, terjangkau, dan bisa dikembangkan sendiri. Inovasi dari Unila ini menjadi contoh bagaimana perguruan tinggi dapat berkontribusi langsung bagi keselamatan masyarakat,” ujar Marindo.
Dalam pertemuan tersebut, Mona Arif Muda dari tim Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) memaparkan pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi. Teknologi ini dirancang menyesuaikan kondisi perairan Lampung dan dinilai efektif sebagai alternatif sistem impor.
Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unila Ahmad Herison menjelaskan bahwa U-TEWS berbasis PUMMA (Perangkat Ukur Murah Muka Air Laut) dikembangkan dengan semangat kemanusiaan, bukan komersial. Sistem ini dapat dipasang di pesisir, pelabuhan, hingga pulau-pulau strategis, serta tetap terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini.
“Selain efisien dari sisi biaya dan perawatan, sistem ini membuka peluang penguatan industri teknologi dalam negeri, khususnya di bidang mitigasi bencana,” jelas Ahmad.
Dari sisi kesiapan daerah, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal menekankan bahwa teknologi akan efektif jika dibarengi partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga dalam menjaga alat dan memahami fungsi sistem peringatan dini menjadi kunci keberhasilan mitigasi di lapangan.
Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya integrasi sistem peringatan dini ke berbagai kanal informasi publik, seperti rumah ibadah, sekolah, dan jaringan komunikasi masyarakat, serta perlunya simulasi kebencanaan rutin di wilayah rawan pesisir.
Ditemui terpisah, Ginta Wiryasenjaya, inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, menyebut bahwa pengembangan sistem lokal ini merupakan bentuk kesiapan rasional dalam merespons peringatan BMKG, bukan menimbulkan kepanikan.
“Sistem Unila mengombinasikan sensor darat untuk mendeteksi anomali surut air laut dan sensor laut berbentuk buoy yang membaca tekanan dasar laut. Seluruh data dibaca setiap detik dan terhubung langsung ke BMKG,” jelas Ginta.
Ia menambahkan, dari sisi biaya teknologi ini jauh lebih efisien, berkisar Rp80–300 juta, dibandingkan sistem impor yang nilainya bisa melampaui Rp1 miliar.
Sejalan dengan itu, Mona Arif Muda menegaskan bahwa penguatan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi kebencanaan masyarakat, termasuk pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, serta langkah penyelamatan diri.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memiliki alat, tetapi membangun kesiapsiagaan yang benar-benar menyelamatkan nyawa,” pungkasnya.***
