KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antar instansi pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih efektif dan efisien. Hal ini disampaikannya saat membuka Eksekutif Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Rabu (22/1/2025).
Dalam sambutannya, Samsudin mengapresiasi peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah menunjukkan komitmen dalam pengawasan anggaran serta mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Ia juga mengingatkan agar langkah tersebut selalu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Pengawasan yang optimal terhadap anggaran daerah sangat penting, dan BPKP telah memberikan kontribusi besar dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Samsudin.
Dalam pertemuan tersebut, Samsudin juga menekankan tiga prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan daerah. Ketiga prioritas tersebut adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8%, pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2026 menjadi 0%, dan peningkatan kualitas SDM dengan indikator Human Capital Index yang meningkat 0,59% pada 2029.
“Perencanaan dan penganggaran yang tepat dan relevan dengan prioritas pembangunan ini sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa perencanaan yang matang, kita tidak akan mampu mencapai target-target besar tersebut,” tambah Samsudin.
Samsudin juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor lainnya dalam memastikan bahwa program pembangunan berjalan dengan baik. “Tujuan pembangunan yang besar ini hanya dapat tercapai jika ada kolaborasi antara berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta sektor swasta. Semua harus berjalan bersama dalam satu visi yang sama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menjelaskan bahwa pengawasan anggaran tidak hanya dilakukan setelah pelaksanaan, namun sejak tahap perencanaan. “BPKP bertugas untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga pengawasan dilakukan sejak awal perencanaan, bukan hanya setelah pelaksanaan,” kata Nani.
Nani Ulina juga menambahkan bahwa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), harus ada empat aspek yang diperhatikan. Pertama, penetapan Ultimate Outcome yang jelas, kedua, konvergensi perencanaan dan penganggaran yang tepat, ketiga, penetapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat sasaran, dan keempat, ketepatan indikator serta target program yang sesuai dengan visi pembangunan.
“Evaluasi yang dilakukan BPKP juga meliputi lima sektor penting, yaitu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan. Evaluasi ini bertujuan agar anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran,” jelas Nani.
Samsudin menutup pertemuan dengan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan program-program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dan sejahtera.
“Ini adalah tugas kita bersama. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, serta sinergi yang kuat antara semua pihak,” tutup Samsudin. ***
