KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar pada Senin (14/4/2025) menjadi ajang penting tak hanya untuk mendengar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Rahmat Mirzani Djausal atas kinerja Tahun Anggaran 2024, tetapi juga sebagai momen bagi DPRD menunjukkan peran pengawasan dan fungsi kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi terhadap beberapa capaian strategis yang disampaikan Gubernur, terutama di bidang pendidikan. Namun, ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut tidak menghilangkan pentingnya evaluasi kritis terhadap sektor-sektor lain yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Kami mengapresiasi langkah pembebasan ijazah bagi lebih dari 20 ribu siswa SMA, ini menunjukkan keberpihakan. Tapi kita juga tak boleh abai terhadap persoalan infrastruktur yang belum merata dan problem birokrasi yang masih lambat di tingkat bawah,” ujar Giri di hadapan forum.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sendiri dalam pidatonya menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Ia memaparkan berbagai capaian di tahun 2024, termasuk penurunan angka stunting, penguatan layanan kesehatan, hingga program unggulan seperti Kartu Petani Berjaya dan revitalisasi SMK.
Namun, sejumlah anggota DPRD lainnya dalam forum menyuarakan perlunya kejelasan dalam indikator keberhasilan, terutama pada bidang ketahanan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Mereka menekankan bahwa laporan capaian mesti disertai dengan data dampak langsung terhadap masyarakat, bukan sekadar output program.
“Misalnya, kita ingin tahu sejauh mana program pelatihan UMKM benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Jangan sampai program hanya selesai di atas kertas,” ujar salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Menjawab itu, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang untuk masukan DPRD dan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi legislatif. “Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci, dan kami terbuka untuk koreksi yang membangun,” kata Gubernur.
Tema pembangunan tahun 2025, yakni “Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia,” diharapkan menjadi dasar kolaborasi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas hidup warga Lampung secara menyeluruh.***
