KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 berturut-turut yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bukan hanya menjadi catatan prestasi keuangan, melainkan momentum strategis untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam pelayanan publik.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung saat penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, Jumat (23/5/2025), di mana penghargaan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diumumkan secara resmi.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan bahwa capaian ini bukanlah titik akhir, melainkan pijakan awal untuk reformasi pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Opini WTP harus menjadi sinyal untuk berubah, bukan sekadar berbangga diri. Keuangan daerah yang sehat harus sejalan dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyatakan bahwa Pemprov kini mengalihkan fokus pada penguatan sistem layanan berbasis digital, transparansi data publik, serta peningkatan kompetensi aparatur.
Transformasi ini ditandai dengan peluncuran program “Lampung Responsif” yang dirancang sebagai platform integrasi layanan publik digital lintas sektor, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga akses kesehatan dan pendidikan.
“Ini adalah era baru di mana masyarakat berhak mendapatkan layanan yang setara dengan kualitas keuangan yang kita kelola. Karena itu, kami mulai dari transformasi di titik terdekat dengan rakyat,” tambahnya.
Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai, Lampung menjadi salah satu provinsi yang mampu menjadikan praktik akuntabilitas sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berdampak langsung bagi publik.
“Ini bukan hanya tentang laporan yang bersih, tapi bagaimana laporan itu diterjemahkan menjadi keputusan yang menyentuh kehidupan masyarakat,” kata Budi.
Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Pemprov Lampung optimis akan mendorong terjadinya lompatan dalam kualitas layanan dasar, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi berbasis teknologi.
Lampung tengah membuka babak baru: dari pengelolaan keuangan yang tertib menuju pelayanan publik yang transformatif.***
