KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG -— Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan adil di sektor jasa bongkar muat. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Lampung di ruang kerjanya, Senin (2/6/2025).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi para pelaku usaha kecil dan pekerja pelabuhan menyuarakan keresahan mereka atas praktik-praktik usaha yang tidak sehat di lingkungan pelabuhan, seperti perang tarif dan dugaan monopoli oleh perusahaan besar yang merugikan banyak pihak, termasuk buruh.
“Pemerintah hadir untuk menciptakan keadilan bagi semua. Kami akan bertindak sesuai regulasi dan bekerja sama dengan instansi pusat, agar persaingan di sektor ini tidak membunuh yang kecil dan melemahkan kesejahteraan buruh,” tegas Gubernur Mirza.
Gubernur menilai persoalan di sektor bongkar muat bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap pekerja lokal. Ia berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan pendekatan lintas sektor, termasuk berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
“Kami akan mengundang KSOP dan pihak-pihak terkait lainnya untuk duduk bersama. Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut kelangsungan usaha lokal dan kesejahteraan para buruh kita,” ujarnya.
Data dari APBMI Lampung menunjukkan bahwa dari 59 perusahaan bongkar muat yang tercatat, hanya 29 yang masih aktif, dan hanya 12 yang benar-benar menjalankan kegiatan rutin. Kondisi ini, menurut Ketua APBMI Lampung Gaganden, merupakan dampak langsung dari perang tarif dan ketimpangan pasar.
“Banyak perusahaan kami tumbang karena tarif jasa sudah tidak rasional. Situasi ini juga berdampak ke buruh yang upahnya ikut tertekan,” keluh Gaganden.
Sementara itu, Ketua Koperasi TKBM Panjang, Agus Sujatma, menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar buruh dan pelaku usaha kecil tetap memiliki ruang bertahan.
“Kami mengapresiasi keterbukaan Pak Gubernur dan berharap ke depan lahir regulasi yang bisa menjadi pelindung bersama,” ujar Agus.
Gubernur Mirza memastikan bahwa Pemprov Lampung melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perhubungan akan menelaah secara menyeluruh permasalahan yang ada, dan menyiapkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
“Kita ingin pelabuhan menjadi ruang pertumbuhan ekonomi yang sehat, bukan ajang saling menjatuhkan,” pungkas Gubernur.***
