KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah daerah diminta lebih waspada terhadap potensi lonjakan inflasi, khususnya dari sektor pangan, jelang akhir tahun 2025. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring pada Senin (11/8/2025).
Dalam rakor tersebut, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, turut hadir mewakili Pemprov Lampung, mengikuti arahan pemerintah pusat dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik.
Menurut Mendagri, inflasi nasional Juli 2025 tercatat sebesar 2,37% (year-on-year) dan 0,30% (month-to-month). Komoditas pangan, termasuk beras, tomat, bawang merah, dan cabai rawit, menjadi penyumbang utama inflasi melalui kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatatkan inflasi 3,75%.
“Kita harus waspada dan hati-hati, karena ini adalah kebutuhan primer,” tegas Tito Karnavian.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut bahwa inflasi kelompok pangan pada Juli juga mencapai 0,74% (mtm), dengan andil 0,22% terhadap inflasi umum. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah memberi perhatian khusus pada komoditas yang fluktuatif seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras, dan bawang merah.
Antisipasi Inflasi Jelang Musim Panen dan Libur Akhir Tahun
Menanggapi hal tersebut, Bani Ispriyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang masa panen dan meningkatnya konsumsi pada akhir tahun.
“Kami akan meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta memantau distribusi dan stok bahan pokok di tingkat kabupaten/kota,” ujar Bani.
Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional, memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan dan harga pangan. Oleh karena itu, penguatan rantai pasok dan efisiensi distribusi terus menjadi prioritas.
Selain membahas inflasi, rakor juga menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II-2025 yang tumbuh sebesar 5,12%, dengan wilayah Sumatra mencatat pertumbuhan 4,96% (yoy). Pemerintah pusat mendorong agar daerah melaksanakan 9 langkah percepatan ekonomi, termasuk realisasi anggaran, percepatan investasi, dan peningkatan produktivitas sektor pertanian.
“Stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi harus dijaga secara seimbang, dan itu jadi fokus kami di daerah,” tambah Bani.***
