KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG – Tantangan fiskal yang semakin ketat pada tahun anggaran 2026 menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (14/1/2026).
Dalam rakor yang dihadiri para asisten dan seluruh kepala biro tersebut, Marindo menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah menuntut perubahan cara kerja birokrasi agar lebih efisien, terukur, dan berorientasi hasil.
Menurutnya, Sekretariat Daerah tidak hanya berperan sebagai unit administratif, tetapi harus mampu menjadi pengendali ritme kerja pemerintahan daerah di tengah keterbatasan anggaran.
“Tahun 2026 bukan tahun yang mudah. Keterbatasan fiskal mengharuskan kita bekerja lebih cermat, lebih solid, dan memastikan setiap program benar-benar berdampak pada target pembangunan,” kata Marindo.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing biro agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan sumber daya. Setiap biro diminta menyusun langkah kerja yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Rakor ini juga menjadi forum konsolidasi awal untuk menyatukan langkah seluruh jajaran Sekretariat Daerah, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, hingga para pejabat administrator, pengawas, dan fungsional madya.
Sejumlah kepala biro yang hadir antara lain Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Umum, Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta perwakilan Pelaksana Tugas Kepala Biro Perekonomian.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap tercipta birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan fiskal, sekaligus mampu menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.***
