KRAKATOA.ID, LAMPUNG UTARA — Upaya menekan angka kemiskinan menjadi sorotan utama Rahmat Mirzani Djausal dalam arah pembangunan di Kabupaten Lampung Utara menuju 2027.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Kotabumi, Kamis (26/3/2026). Ia menilai, meski tren penurunan kemiskinan mulai terlihat, kerja keras tetap diperlukan agar dampaknya lebih signifikan bagi masyarakat.
“Penurunan ini menjadi sinyal positif, namun kita harus terus bekerja keras agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih signifikan,” ujar Mirza.
Data menunjukkan, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara itu, Lampung Utara mencatat angka 15,78 persen pada 2025, turun 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Mirza, percepatan penurunan kemiskinan harus didorong melalui penguatan ekonomi desa dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian. Salah satu strategi yang diandalkan adalah program Desaku Maju yang kini mulai menunjukkan hasil.
Program tersebut, kata dia, tidak hanya mendorong produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.
Ia mencontohkan keberhasilan Desa Wonomarto yang mampu meningkatkan produksi pertanian hingga 30 persen pada komoditas padi, jagung, dan singkong setelah mendapat dukungan pupuk organik cair (POC) dan mesin pengering (dryer).
“Program Desaku Maju kami hadirkan untuk memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan produktif,” katanya.
Lebih lanjut, program ini juga diintegrasikan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah provinsi mendorong desa-desa agar dapat menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung, sehingga perputaran ekonomi terjadi di tingkat lokal.
“Kami ingin perputaran ekonomi dari program nasional benar-benar dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM di desa itu sendiri,” ujar Mirza.
Selain itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan agar petani tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Dengan pengolahan yang lebih lanjut, nilai ekonomi produk diyakini dapat meningkat dan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap menjadi faktor pendukung utama dalam pengentasan kemiskinan, terutama untuk memperlancar distribusi hasil produksi dan membuka akses pasar.
Mirza menegaskan, seluruh upaya tersebut harus ditopang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis Lampung Utara dapat memasuki fase akselerasi pembangunan pada 2027 dengan arah yang lebih terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itulah tujuan utama dari setiap perencanaan yang kita susun,” tegasnya.***
