KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi perhatian sejumlah fraksi DPRD Provinsi Lampung saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Melalui pemandangan umum fraksi, DPRD menyampaikan berbagai masukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Para anggota dewan meminta pemerintah menyusun kebijakan anggaran yang tidak hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
DPRD Provinsi Lampung membahas agenda tersebut dalam Rapat Paripurna lanjutan pembicaraan tingkat I terhadap Raperda APBD 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung, Rabu (21/10/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri rapat itu mewakili pemerintah provinsi.
APBD Lampung 2027 Targetkan Pendapatan Rp7,23 Triliun
Dalam rancangan APBD 2027, Pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp7,23 triliun dan belanja daerah sebesar Rp6,93 triliun.
Pemerintah juga merencanakan surplus sekitar Rp296,28 miliar untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.
Besarnya anggaran tersebut mendorong DPRD membahas kemampuan fiskal daerah dan menentukan prioritas pembangunan. Melalui pandangan fraksi, para anggota dewan meminta pemerintah meningkatkan efektivitas belanja, mengoptimalkan pendapatan, dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perencanaan yang terukur akan membantu pemerintah menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
Perbaikan Jalan dan Dukungan bagi Petani Jadi Sorotan
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kebutuhan perbaikan jalan dan jembatan serta penguatan dukungan bagi sektor pertanian.
Infrastruktur yang memadai memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Peningkatan kualitas jalan juga mendukung kegiatan ekonomi, terutama bagi warga yang menggantungkan pendapatan pada sektor pertanian dan perdagangan.
Selain mendorong pembangunan infrastruktur, fraksi tersebut meminta pemerintah menyederhanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
PDI Perjuangan turut meminta pemerintah meningkatkan transparansi penyaluran hibah, memperhatikan pengelolaan utang daerah, menjaga keselamatan pasien, memperkuat kesiapsiagaan bencana, serta menurunkan angka stunting.
Berbagai masukan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan APBD tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dasar.
Fraksi PKB Tekankan Anggaran untuk Masyarakat Kecil
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya menjaga kesehatan fiskal sekaligus mengarahkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil.
Dalam pemandangan umumnya, PKB meminta pemerintah menjelaskan pemenuhan ketentuan belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik. Fraksi ini juga mendorong pemerintah meningkatkan pendapatan daerah dan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
PKB turut menyoroti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selain itu, fraksi tersebut meminta perhatian lebih terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pesantren, ketenagakerjaan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
PKB juga meminta pemerintah memperjelas perhitungan pembayaran kewajiban utang daerah dan memastikan kecukupan anggaran untuk menghadapi keadaan darurat.
Untuk meningkatkan akuntabilitas, fraksi ini mendorong pemerintah menyusun indikator dan target kinerja yang terukur. Indikator yang jelas akan membantu pemerintah dan DPRD mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program anggaran dengan sasaran yang telah ditetapkan.
NasDem Dorong Optimalisasi PAD dan Pengembangan Pariwisata
Fraksi Partai NasDem menyoroti peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi.
NasDem mendorong pemerintah mendigitalisasi transaksi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, dan meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperkuat pendapatan.
Selain memperkuat pendapatan, fraksi ini menekankan pentingnya pengembangan pariwisata, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.
NasDem juga meminta pemerintah mengembangkan kawasan wisata dengan dukungan fasilitas umum dan konektivitas yang memadai. Infrastruktur yang baik dapat membantu pelaku usaha lokal memperluas pasar sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Lima Fraksi Lainnya Turut Sampaikan Masukan
Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna tersebut.
Perwakilan kelima fraksi menyerahkan dokumen pandangan umum kepada pimpinan rapat dan Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Pandangan seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam pembahasan Raperda APBD 2027. Pada tahap berikutnya, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menanggapi pertanyaan, masukan, dan rekomendasi DPRD sesuai tahapan pembahasan yang berlaku.
APBD 2027 Diharapkan Menjawab Kebutuhan Warga
Pembahasan APBD tidak sekadar menentukan besaran pendapatan dan belanja daerah. Proses ini juga menentukan cara pemerintah mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu menetapkan target pendapatan yang realistis, membelanjakan anggaran secara efektif, dan mengelola kewajiban keuangan dengan cermat.
Melalui pembahasan bersama, DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan mampu menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Prioritas tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal.
Raperda APBD Lampung 2027 selanjutnya akan menjalani tahapan pembahasan sesuai ketentuan sebelum pemerintah menetapkannya menjadi peraturan daerah. Hasil akhir pembahasan itu akan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2027.***
