KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Transformasi sektor pendidikan tidak cukup dengan semangat dan kebijakan—dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar anggaran benar-benar tepat guna dan sasaran. Inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Lampung berkolaborasi erat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung dalam Diskusi Kelompok Terpumpun bertema “Pendidikan”, yang digelar Selasa (22/04/2025) di Aula Kantor BPKP Lampung.
Acara ini menjadi ruang dialog penting untuk memastikan bahwa visi besar membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan produktif tidak hanya menjadi jargon, melainkan terwujud dalam implementasi anggaran dan tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, yang hadir mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa pembangunan manusia adalah misi strategis Pemprov dalam lima tahun ke depan. Namun ia juga menekankan bahwa “visi besar butuh fondasi yang kuat”—dan salah satunya adalah sistem pengawasan yang efektif.
“Kita ingin anggaran pendidikan tidak hanya besar, tapi juga berdampak. Tidak hanya terserap, tapi terasa. Karena itu, sinergi dengan BPKP menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola dan transparansi pendidikan,” ujar Firsada.
Kolaborasi ini tidak sekadar soal administratif. BPKP memegang peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan belanja publik di sektor pendidikan berujung pada peningkatan kualitas pembelajaran, akses yang merata, serta kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menggarisbawahi urgensi pengawasan yang adaptif dan kolaboratif, terutama di tengah tantangan disparitas pendidikan yang masih tinggi antarwilayah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tapi investasi ini bisa gagal bila tata kelolanya rapuh. Kita tidak ingin generasi masa depan dirugikan karena kita gagal mengawasi dengan baik hari ini,” tegasnya.
Diskusi ini juga menjadi respons atas sejumlah temuan pengawasan BPKP sebelumnya, yang menunjukkan masih adanya hambatan dalam efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, mulai dari lemahnya perencanaan, tumpang tindih program, hingga kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di sekolah-sekolah.
Dalam forum tersebut, Pemprov juga memaparkan langkah strategis yang tengah dilakukan, termasuk penguatan pendidikan berbasis budaya lokal, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan pendidikan non-formal. Namun, semua itu dinilai akan kurang berdampak jika pengawasan internal dan eksternal tidak berjalan seimbang.
Sebagai provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata nasional, Lampung memiliki tantangan ganda: memperluas akses pendidikan sambil memastikan kualitas dan integritas tata kelolanya. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor seperti ini dinilai sebagai model pengelolaan pembangunan yang harus diperluas.
Diskusi ini menghasilkan komitmen bersama untuk menyusun peta jalan perbaikan tata kelola pendidikan di Lampung, termasuk tindak lanjut hasil audit, peningkatan kapasitas pengelola dana pendidikan, dan pelibatan aktif pengawas internal di tingkat sekolah hingga kabupaten/kota.***
