Pengawasan Infrastruktur Lampung 2026 Diperkuat, Dampak Nyata bagi Masyarakat dan UMKM Ditekankan
KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung sepakat memperkuat pengawasan strategis sektor infrastruktur pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas proyek pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya desa dan pelaku UMKM.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (13/01/2026).
Agus Setiawan menegaskan, fokus pengawasan pada tahun 2026 akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata bagi ekonomi lokal, termasuk akses jalan desa, irigasi pertanian, dan fasilitas publik yang mendukung aktivitas UMKM.
“Pengawasan bukan sekadar memastikan anggaran digunakan tepat, tetapi juga agar proyek infrastruktur benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal,” kata Agus.
BPKP juga menyiapkan rekomendasi strategis terkait tata kelola pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian. Rekomendasi ini meliputi penguatan hulu pertanian, akses pasar hasil panen, hingga hilirisasi pembiayaan untuk UMKM agar proyek pemerintah dapat mendorong ekonomi daerah secara langsung.
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyambut positif langkah ini. Ia menekankan bahwa pengawasan yang efektif akan memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata.
“Proyek infrastruktur harus sampai ke masyarakat. Bukan hanya membangun jalan atau fasilitas, tapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat UMKM, dan mendukung pertumbuhan desa,” ujarnya.
Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya integrasi pengawasan dengan strategi pembangunan berbasis risiko, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Agus menyebut, langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di Lampung.
Turut hadir dalam pertemuan Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Evie Fatmawaty, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rendi Riswandi, serta jajaran BPKP Perwakilan Lampung.***
