KRAKATOA.ID, LAMPUNG SELATAN — Pemerintah pusat menyiapkan 10 ribu rumah untuk masyarakat Lampung melalui kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri kegiatan kolaborasi program tersebut di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan ini melibatkan Kementerian PKP RI, Kemendagri, BPS RI, BTN, BP Tapera, PNM, SMF, dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung Sebut Rumah Jadi Kebutuhan Dasar
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa rumah layak huni menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Menurutnya, keberadaan rumah tidak hanya memberi tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga.
“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan,” ujar Gubernur Mirza.
Selain itu, ia menilai hunian layak mampu meningkatkan kesehatan keluarga, produktivitas masyarakat, dan stabilitas sosial.
Gubernur juga mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak.
Lampung Dapat Tambahan 10 Ribu Rumah
Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Lampung masih sangat besar.
Menurutnya, angka kemiskinan di Lampung masih berada di atas rata-rata nasional sehingga masyarakat membutuhkan dukungan program perumahan.
“Tahun lalu Lampung mendapat sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah. Namun kebutuhan masyarakat masih sangat besar,” katanya.
Namun demikian, tahun ini pemerintah pusat menyiapkan 10 ribu rumah untuk masyarakat Lampung.
Gubernur menilai tambahan bantuan tersebut menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Selain itu, ia menegaskan pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi pemerintah, perbankan, pengembang, dan sektor swasta.
BPS Sebut Ekonomi Lampung Tumbuh Tertinggi dalam 10 Tahun
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sektor perumahan dan konstruksi menjadi penggerak penting pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan perumahan mampu menciptakan efek berganda terhadap investasi dan konsumsi masyarakat.
Amalia juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai 5,58 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Ia menjelaskan sektor pertanian menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Lampung dengan kenaikan hingga 12 persen.
Selain itu, industri kertas tumbuh 9,88 persen dan industri furnitur tumbuh 8,43 persen.
Ratusan Ribu Warga Lampung Belum Miliki Rumah Layak
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Lampung pada 2025 mencapai sekitar 9,53 juta jiwa.
Sebanyak 68,13 persen penduduk berada pada usia produktif sehingga Lampung masih menikmati bonus demografi.
Namun demikian, Amalia mengungkapkan masih ada sekitar 146.500 rumah tangga di Lampung yang belum memiliki rumah sendiri.
Selain itu, sekitar 647 ribu rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
Karena itu, pemerintah menilai program pembangunan dan renovasi rumah sangat penting untuk mengurangi backlog perumahan di Lampung.
BTN Salurkan KPR Rp5,4 Triliun
Vice President BTN Mihardina Jati mengatakan BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui program KPR mencapai Rp5,4 triliun.
Sementara itu, di wilayah Lampung dan sekitarnya terdapat 2.042 peminatan calon debitur dengan total nilai Rp268,86 miliar.
Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Lampung melalui peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ia berharap pemerintah terus memperkuat bantuan perumahan bagi masyarakat pesisir dan pedesaan.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan perumahan sekaligus penguatan ekonomi rakyat di Provinsi Lampung.***
