KRAKATOA.ID, BANDUNG -— Di era digital, kecepatan dan jangkauan distribusi layanan publik menjadi kunci utama pemerataan pembangunan. Memahami hal itu, Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) dalam sebuah kemitraan strategis untuk merevolusi akses pelayanan publik berbasis logistik dan teknologi, terutama di wilayah terpencil.
Kesepakatan ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Selasa (22/4/2025).
Namun yang menarik dari kerja sama ini bukan hanya sekadar pemanfaatan jaringan kantor pos, melainkan langkah transformasional dalam mendistribusikan layanan berbasis data dan kebutuhan lokal masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara logistik barang, tapi juga logistik layanan. Pos Indonesia bukan sekadar kurir, tapi mitra strategis dalam menyampaikan hak-hak publik hingga titik terjauh,” ungkap Gubernur Mirza dalam sambutannya.
Kemitraan ini membuka peluang luas untuk mengintegrasikan layanan publik—seperti layanan Samsat, kesehatan, pengiriman dokumen kependudukan, hingga bantuan sosial—dalam satu platform distribusi yang efisien dan terpercaya. Dengan lebih dari 4.000 titik layanan aktif hingga desa, PT Pos Indonesia dinilai sebagai ujung tombak paling strategis untuk memastikan layanan pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat.
“Bayangkan, dengan satu jaringan logistik yang telah mapan, kita bisa mempercepat proses distribusi layanan, memperpendek birokrasi, dan menjangkau warga yang selama ini jauh dari pusat pemerintahan,” tambah Mirza.
Kesepakatan ini juga menjadi contoh baru model kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMN, yang tidak hanya bertumpu pada proyek infrastruktur, tetapi pada distribusi pelayanan berbasis inklusi dan efisiensi digital.
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari transformasi peran PT Pos sebagai “digital government enabler”.
“Kami siap menjadi kanal bagi layanan publik modern. Kemitraan dengan Lampung ini adalah awal, dan kami siap menduplikasinya ke provinsi lain,” ujar Faizal.
Dengan memanfaatkan kekuatan logistik PT Pos, Pemprov Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi role model nasional dalam digitalisasi dan distribusi layanan publik berbasis kebutuhan daerah.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara—karena negara hadir melalui layanan yang cepat, dekat, dan terjangkau.***
