Hari Otonomi Daerah, Pj Sekdaprov Ajak Daerah Lebih Responsif Terhadap Aspirasi Warga

KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 yang digelar di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (28/4/2025), menjadi momen penting untuk menegaskan kembali bahwa otonomi daerah bukan sekadar desentralisasi kekuasaan, tetapi komitmen untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, menegaskan bahwa esensi otonomi daerah terletak pada keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Dalam apel yang dihadirinya sebagai inspektur upacara, Firsada membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya otonomi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung.

“Otonomi harus membuat pemerintah daerah lebih dekat dengan rakyat, bukan justru menjauh. Artinya, kita harus lebih mendengar, lebih cepat merespons, dan lebih hadir di tengah masyarakat,” tegas Firsada.

Tema tahun ini, “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, menurutnya, tak hanya mengandung semangat kolaborasi birokrasi, tetapi juga mengajak pemerintah daerah untuk lebih jeli menangkap kebutuhan spesifik warganya.

Ia menambahkan, banyak potensi lokal yang bisa dikembangkan jika pemerintah benar-benar memahami aspirasi dan potensi wilayahnya masing-masing.

“Sering kali solusi terbaik untuk daerah datang bukan dari pusat, tapi dari akar rumput—dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah harus hadir untuk memfasilitasi,” ujar Firsada.

Dalam amanat Mendagri, disebutkan pula sejumlah tantangan strategis seperti swasembada pangan, pengelolaan air, pendidikan, hingga kesehatan, yang hanya bisa dijawab bila daerah memiliki kebijakan yang berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar menyalin program pusat.

Momentum Hari Otonomi Daerah juga menjadi refleksi atas komitmen daerah dalam memperluas partisipasi publik dan menjamin transparansi kebijakan.

“Jika otonomi hanya sebatas wewenang administratif, maka tujuannya meleset. Kita harus pastikan masyarakat merasakan dampaknya dalam bentuk layanan yang lebih baik dan kehadiran pemerintah di saat yang dibutuhkan,” pungkas Firsada.***

BACA JUGA :  WR 3 Unila Buka Diskusi Publik UKPM Teknokra