KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Sejumlah warga yang pernah menjadi korban banjir di Kota Bandar Lampung menyuarakan dukungan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota dalam mengatasi dan mencegah bencana banjir. Dalam aksi damai yang digelar di depan Kantor Kelurahan Pesawahan, warga juga menyampaikan penolakan terhadap aksi-aksi demonstrasi yang dinilai sarat muatan politik dan tidak mencerminkan aspirasi publik yang murni.
Mantan Ketua KNPI Kota Bandar Lampung sekaligus tokoh masyarakat, M. Irfandi, yang turut hadir dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa kepedulian terhadap korban banjir tidak seharusnya dibungkus oleh kepentingan politik sesaat. Ia menyesalkan tindakan segelintir oknum demonstran yang dinilai telah melewati batas etika dalam menyampaikan aspirasi.
“Ada delapan pendemo yang dengan kata-kata kasar justru merendahkan petugas di lapangan, padahal mereka hanya menjalankan tugas menjaga fasilitas negara,” ujar Irfandi.
Ia menilai bahwa bencana alam seperti banjir seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi, bukan justru dimanfaatkan untuk menyerang pemerintah secara sepihak. Irfandi juga meminta aparat menindak tegas pihak-pihak yang diduga memprovokasi aksi-aksi yang tidak sehat tersebut.
“Jangan jadikan banjir sebagai komoditas politik. Jika memang ada dalang yang menunggangi aksi, harus segera diungkap,” tegasnya.
Dalam orasinya, Irfandi juga mengajak masyarakat untuk objektif dalam menilai kerja pemerintah. Ia menyebut bahwa sebagian warga yang hadir dalam aksi damai tersebut adalah korban banjir yang menyaksikan sendiri respons cepat dari Pemkot Bandar Lampung.
“Kami tahu dan merasakan sendiri. Ada perbaikan drainase, pengangkutan sampah rutin, serta kerja nyata lainnya. Kami bukan aparat, kami rakyat biasa yang pernah terdampak,” tambahnya.
Aksi damai yang berlangsung tertib ini menjadi penyeimbang di tengah ramainya pemberitaan soal demonstrasi yang menyerang kinerja pemerintah. Warga yang hadir menyampaikan harapan agar persoalan banjir dapat ditangani bersama-sama tanpa adanya politisasi yang justru memperkeruh suasana.***
