KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota Bandar Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui dukungan nyata terhadap instansi vertikal yang beroperasi di wilayahnya. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk pembangunan fisik seperti kantor, penyediaan sarana dan prasarana, hingga kendaraan operasional.
Langkah ini bukan hanya soal koordinasi kelembagaan, melainkan bagian dari strategi Pemkot dalam memperluas akses dan kualitas pelayanan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pengawasan, dan layanan publik lainnya.
“Instansi vertikal adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena mereka menjalankan program-program pusat yang berdampak langsung ke masyarakat. Maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka bisa bekerja optimal,” ungkap Plt. Kepala Bapperida Kota Bandar Lampung, Dini Purnamawaty, Senin (29/9/2025).
Dini menjelaskan bahwa bentuk dukungan Pemkot kepada instansi vertikal dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Tahun ini, misalnya, Pemerintah Kota membangun Rumah Sakit Pendidikan untuk UIN Raden Intan sebagai bagian dari peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan tinggi di Lampung.
Selain itu, pembangunan kantor Kejaksaan Tinggi secara bertahap pada 2025–2026 dan pembangunan Kantor Kodim juga menjadi agenda prioritas dalam mendukung penegakan hukum dan keamanan wilayah.
“Ini adalah bentuk investasi pelayanan jangka panjang. Jika lembaga-lembaga ini memiliki fasilitas yang memadai, tentu pelayanan kepada masyarakat juga lebih baik,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota juga tetap memperhatikan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran untuk pembangunan jalan dan drainase terus dikucurkan dengan prioritas tinggi, mengingat Kota Bandar Lampung memiliki 407 ruas jalan kota dan lebih dari 6.600 ruas jalan lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Dini juga menegaskan bahwa seluruh kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga untuk pembangunan infrastruktur tahun 2024 telah diselesaikan sepenuhnya pada Mei 2025.
“Pemkot berkomitmen menyelesaikan kewajiban anggaran secara tertib, agar pelaksanaan program tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan tidak terganggu oleh beban hutang sebelumnya,” ujarnya.***
