KRAKATOA.ID, JAKARTA -— Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI, Joko Tri Haryanto, di Jakarta pada Selasa (7/10/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk membuka akses pendanaan hijau yang menyasar masyarakat Lampung yang aktif dalam pengelolaan hutan dan lingkungan secara lestari.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah program strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain Perhutanan Sosial, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta pengembangan ekonomi sirkular yang berbasis masyarakat.
Wagub Jihan menegaskan bahwa kelompok-kelompok perhutanan sosial di Lampung yang telah produktif sangat membutuhkan dukungan pembiayaan untuk memperkuat kegiatan usaha hutan rakyat, ekowisata, Kampung Iklim, hingga pengelolaan bank sampah.
“Akses pembiayaan hijau ini sangat dibutuhkan sehingga benar-benar menyentuh akar ekonomi masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Jihan.
Adapun skema pembiayaan yang didorong antara lain melalui Result-Based Payment Forest Carbon Partnership Facility (RBP FCPF), layanan dana masyarakat, serta fasilitas dana bergulir ekonomi sirkular. Skema ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau masyarakat di daerah.
Menanggapi hal ini, BPDLH menyatakan komitmennya untuk memperluas sinergi dan memberikan akses pendanaan yang dihimpun dari berbagai sumber global. Kerja sama ini dinilai sejalan dengan target nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Dukungan BPDLH sangat penting, terutama dalam mewujudkan target pembentukan 400 Kampung Iklim di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung,” ungkap Jihan.
Selain pendanaan hijau, pertemuan juga membahas rencana pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) seluas 24,9 hektare sebagai langkah pelestarian biodiversitas. Penguatan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan juga menjadi agenda strategis, guna meningkatkan kapasitas pengujian kualitas lingkungan hidup di tingkat daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,” tegas Jihan.
Ia berharap sinergi ini dapat diperkuat melalui dukungan pendanaan konkret dari BPDLH sebagai wujud keberpihakan terhadap masyarakat yang selama ini menjadi pelaku utama pelestarian lingkungan.
“Kita perlu memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai dengan dukungan pendanaan dari BPDLH. Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan Lampung yang hijau dan sejahtera,” pungkasnya.***
