KRAKATOA.ID, PESAWARAN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran melalui Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desk Aplikasi Srikandi bagi para admin Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesawaran, Senin (23/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, M. Rinaldo Arbarino, S.I.Kom.
Bimtek ini menekankan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan arsip digital melalui SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), khususnya bagi perangkat daerah yang belum memiliki akun. Hingga saat ini, terdapat 8 dinas, 1 RSUD, 10 bagian, dan 11 kecamatan yang belum terdaftar di sistem.
Dalam sesi hari pertama, lima perangkat daerah mengikuti pelatihan, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG), serta Dinas Perikanan. Peserta mendapatkan pendampingan mulai dari pembuatan akun Srikandi hingga praktik langsung pembuatan surat melalui aplikasi.
Menurut M. Rinaldo Arbarino, Bimtek ini fokus pada penguatan pemahaman teknis dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi dalam mendukung tata kelola administrasi persuratan secara digital. “Kegiatan ini akan berlanjut hingga pertengahan Maret 2026, menyesuaikan jadwal undangan bagi perangkat daerah, kecamatan, dan bagian yang belum mengikuti. Tujuannya agar seluruh Perangkat Daerah di Pemkab Pesawaran dapat mengimplementasikan Srikandi secara optimal, mewujudkan tertib arsip dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel,” ujarnya.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemkab Pesawaran dalam transformasi digital pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempermudah pengelolaan dokumen secara modern dan terintegrasi. Dengan peningkatan kapasitas admin perangkat daerah, Pemkab Pesawaran berharap proses administrasi dan arsip menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat, mendukung kinerja pemerintahan yang profesional.***
