KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat reformasi pendidikan daerah. Pada Senin (13/4/2026), Pemprov Lampung mengukuhkan Dewan Pendidikan periode 2025–2030.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama. Karena itu, pemerintah memperkuat program pendidikan gratis dan memperluas akses belajar bagi masyarakat.
Pemprov Lampung Kukuhkan 13 Anggota Dewan Pendidikan
Pemprov Lampung mengukuhkan 13 anggota Dewan Pendidikan untuk periode 2025–2030. Pemerintah berharap mereka mampu mendorong perubahan dan memberi masukan strategis bagi kebijakan pendidikan.
Gubernur meminta seluruh anggota bekerja aktif dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menilai pendidikan memegang peran penting dalam menentukan masa depan Lampung.
Karena itu, pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pendidikan.
Sekolah Gratis dan Bantuan Ijazah Rp80 Miliar
Pemprov Lampung memperluas program sekolah gratis di sekolah negeri. Pemerintah juga menghapus uang komite di SMA negeri untuk meringankan beban orang tua.
Selain itu, Pemprov membantu sekitar 24 ribu siswa mengambil ijazah yang tertahan. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp80 miliar untuk mendukung program tersebut.
Langkah ini bertujuan mengurangi hambatan ekonomi yang menghalangi siswa menyelesaikan pendidikan. Pemprov ingin memberi setiap anak kesempatan belajar yang setara.
Target Nol Anak Putus Sekolah pada 2026
Pemprov Lampung menargetkan tidak ada anak putus sekolah pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meningkatkan kualitas guru dan memperbaiki sistem pembelajaran.
Pemerintah juga mencatat peningkatan jumlah siswa yang lolos perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Jumlahnya meningkat hampir tiga kali lipat.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pendidikan di Lampung. Namun, pemerintah tetap perlu memperluas akses agar lebih banyak siswa melanjutkan pendidikan.
Dewan Pendidikan Soroti Kesenjangan Akses
Ketua Dewan Pendidikan Lampung, Prof. Syafrimen, menyoroti kesenjangan akses pendidikan antarwilayah. Menurutnya, kondisi tersebut masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa hanya 22 persen lulusan SMA/SMK melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Angka ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk memperluas akses pendidikan tinggi.
Selain memperbaiki akses, Syafrimen menekankan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan begitu, lulusan sekolah dapat memiliki keterampilan yang relevan.
Dewan Pendidikan Dorong Kebijakan Berbasis Data
Dewan Pendidikan Lampung mendorong pemerintah menggunakan data yang akurat saat menyusun kebijakan. Pendekatan ini membantu pemerintah menentukan prioritas dan menyesuaikan program dengan kebutuhan setiap wilayah.
Dewan Pendidikan juga mendorong peningkatan kompetensi guru. Selain itu, mereka menilai kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat kualitas pembelajaran.
Pemerintah perlu menyelaraskan kurikulum, keterampilan siswa, dan kebutuhan dunia kerja. Langkah tersebut dapat membantu lulusan menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Pemprov Lampung Perkuat Transformasi Pendidikan
Pemprov Lampung terus mendorong transformasi pendidikan melalui program sekolah gratis, bantuan ijazah, dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Pemerintah juga menargetkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov berharap semakin banyak anak menyelesaikan pendidikan dan meraih kesempatan yang lebih baik.
Upaya ini sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM Lampung. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi berkelanjutan, Lampung dapat memperkuat daya saingnya di tingkat nasional maupun global.***
