KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Kabar baik datang dari perkembangan inflasi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi nasional turun menjadi 2,88 persen secara tahunan pada Juli 2026.
Meski angka inflasi membaik, pemerintah tetap meminta daerah menjaga harga sejumlah komoditas. Cabai, telur ayam ras, bawang merah, dan beberapa komoditas lain masih menjadi perhatian.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Pemerintah Provinsi Lampung secara virtual, Senin (10/8/2026).
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, mengikuti rapat dari Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung.
Harga Pangan Mulai Terkendali
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menyambut positif perkembangan inflasi nasional.
Berdasarkan data BPS, inflasi nasional turun dari 3,34 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 2,88 persen.
Tito menilai angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran pemerintah.
“Ini angka yang ideal karena target kita adalah 2,5% dengan deviasi 1%, atau pada rentang 1,5% sampai dengan 3,5%,” ujar Tito.
Selain penurunan inflasi tahunan, Indonesia juga mencatat deflasi secara bulanan.
Deflasi dari Juni ke Juli 2026 mencapai 0,14 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mencatat deflasi sebesar 0,89 persen.
Tito menyebut kondisi tersebut sebagai kabar baik. Pasalnya, kelompok tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Good news-nya adalah yang paling kita jaga betul terkait masalah perut ini mengalami deflasi, artinya harga-harga relatif turun dan komoditas penting harganya terjaga,” kata Tito.
Cabai dan Telur Masih Jadi Perhatian
Meski harga pangan secara umum menunjukkan perbaikan, pemerintah tidak ingin lengah.
Beberapa komoditas masih mencatat kenaikan harga. Komoditas tersebut meliputi bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan emas perhiasan.
Pemerintah daerah diminta terus memantau perkembangan harga. Langkah tersebut penting untuk mencegah kenaikan harga berkembang menjadi tekanan inflasi.
Kondisi harga pangan juga menjadi perhatian karena perubahan harga komoditas dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat.
Tahun Ajaran Baru Dorong Inflasi Pendidikan
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan harga barang dan jasa pada Juli 2026 relatif terkendali.
Namun, tahun ajaran baru memberikan tekanan terhadap kelompok pendidikan.
Sektor pendidikan memberikan andil inflasi sebesar 0,55 persen. Kondisi tersebut terjadi di 32 provinsi.
“Inflasi ini disumbang oleh kenaikan biaya pendidikan sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan bimbingan belajar dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%,” papar Amalia.
Data tersebut menunjukkan pemerintah perlu memperhatikan faktor musiman. Biaya pendidikan menjadi salah satu pengeluaran masyarakat yang meningkat pada periode tahun ajaran baru.
Bangka Selatan Catat Kenaikan IPH Tertinggi
BPS juga mencatat perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) di sejumlah wilayah.
Di Pulau Sumatera, Kabupaten Bangka Selatan mencatat kenaikan IPH tertinggi.
Angkanya mencapai 4,27 persen.
Daging ayam ras, beras, dan cabai merah menjadi komoditas utama yang mendorong kenaikan tersebut.
Sementara di Pulau Jawa, Kabupaten Sidoarjo mencatat kenaikan IPH tertinggi.
Kenaikannya mencapai 2,45 persen.
Daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi menjadi komoditas penyumbang utama.
Lampung Kawal Stabilitas Ekonomi Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pengendalian inflasi menjadi salah satu agenda utama. Pemerintah juga mengawal sejumlah program strategis lain.
Salah satunya adalah program bedah rumah nasional 2026.
Mendagri menyebut pemerintah menargetkan bedah 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia pada tahun ini.
Target tersebut jauh lebih besar dibandingkan 2025 yang mencapai 45.000 unit.
“Ini angka yang jauh lebih besar dari tahun 2025 yaitu 45.000 unit,” ujar Tito.
Pemerintah juga menyiapkan kemudahan bagi masyarakat penerima manfaat melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026.
Layanan Pertanahan Didorong Lebih Cepat
Rakor tersebut juga membahas integrasi layanan pertanahan.
Mendagri mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Pemerintah ingin layanan pertanahan berlangsung lebih cepat dan transparan.
Sinergi tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Di sisi lain, integrasi layanan pertanahan dapat membantu daerah mengoptimalkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pemerintah Dorong Transformasi Pelayanan Publik
Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik.
Menurut Nusron, pemerintah ingin meningkatkan kualitas layanan melalui transformasi dan re-engineering.
“Target kami pada tahun ini adalah melakukan transformasi pelayanan untuk meningkatkan Indeks Business Ready (B-Ready) kita,” kata Nusron.
Saat ini, Indonesia berada di peringkat 40 dari 101 negara dalam indeks tersebut.
Nusron menilai peningkatan kualitas layanan membutuhkan kerja sama lintas instansi.
Dengan koordinasi yang lebih kuat, pemerintah berharap pelayanan publik semakin cepat dan efektif.
Sementara itu, Pemprov Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi. Pemerintah daerah juga memantau perkembangan harga komoditas yang berpengaruh terhadap masyarakat.
Penurunan inflasi nasional menjadi sinyal positif. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi kenaikan harga pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya.***
