KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah menunjukkan momentum positif sepanjang 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kabupaten/kota yang tumbuh di atas 6 persen meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2025.
BPS mencatat terdapat 48 kabupaten/kota yang tumbuh di atas 6 persen sepanjang 2025. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 99 kabupaten/kota pada semester I 2026.
Data tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkai dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026, Senin (7/9/2026).
Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti rapat tersebut secara virtual. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, mengikuti kegiatan dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
BPS: 99 Daerah Tumbuh di Atas 6 Persen
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kinerja ekonomi daerah ikut menentukan pertumbuhan ekonomi nasional.
BPS menghitung pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota. Selanjutnya, BPS mengagregasikan data tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi provinsi hingga nasional.
“Dalam waktu kurang dari satu tahun, sudah meningkat jumlahnya dua kali lipat, dari yang tadinya hanya 48 kabupaten/kota, saat ini sudah ada 99 kabupaten/kota yang mampu tumbuh di atas 6 persen,” kata Amalia.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan semakin banyak daerah yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi.
BPS juga mencatat 201 kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan potensi ekonomi daerah semakin beragam. Karena itu, pemerintah perlu melihat karakteristik setiap daerah sebelum menentukan strategi pembangunan.
Strategi Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa Disamaratakan
Amalia menegaskan pemerintah tidak dapat menggunakan satu strategi untuk seluruh daerah.
Setiap kabupaten dan kota memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan kekuatan masing-masing wilayah.
“Jadi tidak bisa one size fits all. Masing-masing daerah harus ditreatment secara spesifik sesuai dengan keunggulan daerahnya masing-masing,” ujar Amalia.
Menurutnya, potensi pertumbuhan dapat berasal dari berbagai sektor. Beberapa di antaranya pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan industri.
Pemerintah dapat memetakan potensi tersebut. Setelah itu, daerah dapat mengarahkan investasi dan kebijakan untuk memperkuat sektor unggulan.
Sumatera Punya 53 Daerah dengan Pertumbuhan 5-8 Persen
BPS mencatat perkembangan positif di sejumlah wilayah Indonesia.
Di Pulau Sumatera, terdapat 53 kabupaten/kota yang mencatat pertumbuhan ekonomi antara 5 hingga 8 persen. Bahkan, dua daerah mampu mencatat pertumbuhan di atas 8 persen.
Sementara itu, di Pulau Jawa terdapat tiga kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.
Menurut Amalia, capaian tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Pemerintah dapat melihat faktor yang mendorong pertumbuhan tinggi untuk kemudian mengembangkan potensi serupa sesuai kondisi daerah.
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,45 Persen pada Semester I
Secara nasional, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan II 2026.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pertumbuhan daerah menjadi bagian penting dari pencapaian ekonomi nasional.
Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada capaian tersebut. Pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat pertumbuhan menuju target 8 persen pada 2029.
“Kita tidak boleh berhenti pada capaian tersebut. Bapak Presiden selalu memberikan arahan yang sangat jelas bahwa ekonomi kita harus tumbuh dan berakselerasi menuju 8 persen pada tahun 2029,” ujar Rachmat.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing.
Rachmat juga meminta daerah meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mengarahkan APBD pada belanja produktif.
APBD Diminta Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Rachmat mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan APBD. Menurutnya, belanja pemerintah harus mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, daerah perlu mengurangi hambatan birokrasi. Pemerintah juga harus mempercepat perizinan, pelayanan, konektivitas, dan sistem logistik.
Sinergi dengan dunia usaha dan perbankan juga perlu diperkuat. Dengan demikian, investasi dapat tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
“Perencanaan tidak berhenti pada target, tetapi juga dilanjutkan dengan rencana kerja dan rencana aksi,” tegas Rachmat.
Pemerintah juga perlu melakukan pemantauan secara berkala. Jika indikator menunjukkan potensi perlambatan, pemerintah dapat segera mengambil langkah korektif.
Inflasi Tetap Jadi Tantangan
Di tengah momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap menghadapi tantangan inflasi.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut inflasi nasional secara year on year mencapai 3,19 persen. Angka tersebut meningkat dari periode sebelumnya sebesar 2,8 persen.
Sementara itu, inflasi secara month on month naik 0,21 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang kenaikan inflasi. Beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan, udang, dan beras.
Tito meminta pemerintah daerah menggunakan data BPS untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi.
Pemerintah dapat menggelar pasar murah atau menyalurkan beras SPHP untuk membantu menjaga stabilitas harga.
Kemarau Panjang Bisa Ganggu Pasokan Pangan
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah terhadap risiko kemarau panjang dan fenomena El Nino.
Kondisi tersebut dapat menekan produksi pangan. Jika pasokan menurun, harga komoditas berpotensi meningkat.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.
Daya beli masyarakat juga harus tetap terjaga. Sebab, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi.
“Konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi,” jelas Tito.
Daerah Harus Temukan Mesin Pertumbuhan Baru
Pertumbuhan 99 kabupaten/kota di atas 6 persen menunjukkan bahwa daerah memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi nasional.
Namun, pemerintah perlu menjaga momentum tersebut. Daerah harus menemukan sektor unggulan yang mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Bagi Provinsi Lampung, penguatan sektor unggulan menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.
Pemerintah pusat dan daerah kini menghadapi dua pekerjaan besar. Pertama, menjaga inflasi agar tetap terkendali. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan belanja produktif.
Jika kedua agenda tersebut berjalan beriringan, daerah dapat memainkan peran lebih besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.***
