KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengingatkan jajaran kehutanan agar menjaga integritas dan tidak melindungi aktivitas perambahan hutan. Ia menegaskan bahwa setiap petugas memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.
Selain memperketat pengawasan, Jihan meminta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memperkuat pencegahan kebakaran dan membangun tata kelola kehutanan yang terintegrasi. Menurutnya, perlindungan hutan membutuhkan komitmen kuat dari seluruh jajaran.
Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Sinergi dan Komitmen Bersama dalam Mewujudkan Hutan Lampung yang Lestari dan Berkelanjutan di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
“Apa yang kita urus hari ini adalah sumber kehidupan anak-anak dan cucu kita di masa depan. Hutan menyediakan oksigen, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menjadi penyangga kehidupan. Karena itu, tugas ini harus dijalankan dengan integritas dan komitmen yang tinggi,” kata Jihan.
Jihan Minta Pengawasan Hutan Lampung Lebih Ketat
Dalam arahannya, Jihan meminta petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan polisi kehutanan memahami persoalan di wilayah kerja masing-masing. Mereka perlu memetakan titik perambahan, potensi konflik lahan, wilayah rawan kebakaran, serta kebutuhan rehabilitasi.
Namun, pemetaan saja tidak cukup. Petugas harus menindaklanjuti temuan di lapangan melalui pengawasan, koordinasi, dan langkah pencegahan sesuai kewenangan.
Untuk mendukung tugas tersebut, pemerintah perlu memperkuat sarana, prasarana, dan kesiapan personel. Langkah ini juga membutuhkan koordinasi antarsatuan kerja agar setiap upaya perlindungan hutan berjalan efektif.
Jihan turut mengingatkan seluruh jajaran agar tidak bekerja sendiri-sendiri. Sebaliknya, mereka perlu membangun sinergi untuk mengatasi ancaman terhadap kawasan hutan secara terpadu.
Cegah Kebakaran Sebelum Api Meluas
Selain menangani ancaman perambahan, Jihan menekankan pentingnya mencegah kebakaran hutan sejak dini. Ia meminta petugas mengutamakan langkah antisipasi daripada hanya mengandalkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
Pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Dengan persiapan yang matang, petugas dapat mengenali ancaman lebih cepat dan menentukan langkah penanganan secara tepat.
Di sisi lain, rehabilitasi kawasan dan keterlibatan masyarakat juga memegang peranan penting. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya menjaga hutan dalam jangka panjang.
Jihan menilai integritas, konsistensi, dan kerja sama seluruh jajaran menentukan keberhasilan perlindungan kawasan. Karena itu, setiap aparatur harus menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Jihan Dorong Hutan Lampung Beri Manfaat Ekonomi
Jihan menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak cukup hanya mengandalkan pengamanan kawasan. Pemerintah juga perlu mengembangkan potensi ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap KPH perlu mengidentifikasi komoditas unggulan dan menyusun strategi pengembangan. Petugas harus menghubungkan potensi wilayah dengan pendampingan masyarakat, peningkatan kualitas produk, kesinambungan pasokan, dan akses pasar.
Dengan pendekatan ini, masyarakat berpeluang mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Namun, pemerintah tetap harus menjaga fungsi ekologis kawasan agar aktivitas ekonomi tidak memicu kerusakan lingkungan.
Jihan juga menyoroti kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung. Berdasarkan data yang ia sampaikan, kontribusi tersebut turun dari sekitar 0,37 persen pada 2015 menjadi 0,303 persen pada 2024.
Penurunan itu perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Jihan meminta jajarannya mengkaji faktor penyebabnya dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan potensi kehutanan secara berkelanjutan.
Ia turut mengapresiasi rencana pengembangan KPH sebagai penggerak ekonomi kawasan hutan. Program tersebut menargetkan penguatan fondasi pada 2026–2028, ekspansi pada tahap berikutnya, dan kemandirian pada 2033.
Sekitar 400 Pegawai Kehutanan Lampung Ikuti Penguatan Sinergi
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Handika Jaya Putra melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 pegawai. Peserta mencakup pejabat administrator, pejabat pengawas, polisi kehutanan, tenaga fungsional, staf, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Handika berharap arahan Wakil Gubernur dapat meningkatkan motivasi sekaligus memperkuat komitmen jajaran kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan Lampung.
Rangkaian kegiatan juga mencakup peninjauan kawasan burung penyanyi dan burung berkicau, pelepasliaran burung hasil rehabilitasi oleh petugas KPH, serta peninjauan penangkaran rusa di Tahura Wan Abdul Rachman.
Dalam kegiatan tersebut, petugas melepasliarkan burung dari berbagai jenis, termasuk jenis yang dilindungi dan burung liar. Laporan kegiatan menyebut jumlah jenis burung itu mencapai sekitar 60 spesies.
Melalui penguatan sinergi ini, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong aparatur kehutanan meningkatkan pengawasan dan mencegah kerusakan kawasan. Upaya tersebut sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun kepentingan generasi mendatang.***
