KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang adaptif dan aspiratif dengan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam agenda lanjutan pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (12/8/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, hadir mewakili Gubernur Lampung dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD tersebut. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ahmad Giri Akbar, dan diisi dengan penyampaian pemandangan umum dari delapan fraksi.
Beragam masukan strategis dari fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian Pemprov Lampung, sebagai bentuk sinergi dalam upaya memperkuat efektivitas program dan kebijakan anggaran.
“Pemprov Lampung menyambut baik seluruh saran, kritik, dan pandangan dari DPRD sebagai bagian penting dalam memperkaya penyusunan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Marindo Kurniawan usai rapat.
Dalam pandangan fraksi, isu-isu penting seperti pengawasan belanja modal, diversifikasi PAD, optimalisasi aset dan BUMD, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi sorotan. Pemerintah daerah menegaskan akan mengakomodasi berbagai masukan tersebut sebagai dasar dalam proses penyempurnaan Raperda.
Marindo juga menyampaikan bahwa Pemprov berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah melalui pendekatan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel. “Kami akan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Dukungan mayoritas fraksi terhadap kelanjutan pembahasan Raperda menjadi sinyal positif bagi Pemprov Lampung untuk mempercepat proses perencanaan dan pengesahan Perubahan APBD Tahun 2025.
Rapat akan dilanjutkan pada Rabu (13/8/2025) dengan agenda mendengarkan jawaban resmi Gubernur Lampung terhadap pandangan dan catatan dari DPRD.***
