KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG – Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat dinas setempat, Senin (11/7/2022).
Rakor tersebut membahas percepatan program ketersediaan, distribusi, dan penanganan kerawanan pangan tahun 2022. Selain itu, para peserta mengikuti sosialisasi program untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu, rakor ini juga menjadi ajang persiapan menjelang pertemuan Badan Pangan Nasional pada 14 Juli 2022 di Bogor, Jawa Barat. Melalui persiapan tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun bahan pembahasan secara lebih terarah.
Bahas Struktur Badan Pangan Nasional
Dalam rakor tersebut, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas TPH Provinsi Lampung, Ir. Bani Ispriyanto, M.M., memaparkan hasil diskusi mengenai kebijakan pangan nasional.
Bani menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 mengatur pembentukan Badan Pangan Nasional. Lembaga ini memiliki Kepala, Sekretariat Utama, serta tiga deputi.
Ketiga deputi tersebut mencakup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
Menurut Bani, perubahan struktur organisasi Badan Pangan Nasional turut memengaruhi kebijakan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Selain itu, perubahan tersebut berdampak pada pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.
Percepat Pelaksanaan Kegiatan APBN
Selanjutnya, Bani menekankan pentingnya sosialisasi mekanisme kegiatan yang menggunakan anggaran APBN tahun 2022. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memahami ketentuan tersebut agar pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu, efisien, dan sesuai aturan.
Oleh karena itu, ia mendorong setiap instansi memahami ketentuan anggaran sejak awal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengurangi kendala administratif dan mempercepat realisasi program.
Bani juga meminta jajaran pemerintah daerah merumuskan berbagai kendala selama pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Nantinya, ia akan membawa rumusan tersebut sebagai bahan pembahasan dalam rakor Badan Pangan Nasional pada 14 Juli 2022.
Melalui langkah tersebut, pemerintah kabupaten/kota di seluruh Lampung dapat menyampaikan persoalan di wilayah masing-masing. Selanjutnya, para peserta dapat membahas solusi sesuai kebutuhan di lapangan.
Perkuat Stabilisasi Harga Pangan
Di sisi lain, Bani menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga sejumlah komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi bawang merah, cabai, dan minyak goreng.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan distributor serta pemangku kepentingan terkait. Sebagai contoh, pemerintah dapat berkolaborasi dengan distributor bawang lanang di Kota Metro untuk mendukung penyediaan bahan pangan.
Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga perlu memperkuat pengelolaan cadangan pangan daerah. Untuk itu, Bani mendorong pemerintah pusat menyusun regulasi yang jelas mengenai kerja sama dengan Perum Bulog.
Regulasi yang jelas membantu pemerintah mencegah kerugian negara sekaligus memastikan penyaluran cadangan pangan tepat sasaran. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan cadangan pangan.
Perwakilan Kabupaten/Kota Hadiri Rakor
Sejumlah kepala dinas yang membidangi ketahanan pangan dari Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Pesawaran, Lampung Barat, dan Kota Metro menghadiri rakor tersebut.
Selain itu, para kepala bidang dan analis ketahanan pangan dari dinas kabupaten/kota se-Provinsi Lampung turut mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran mereka memperkuat koordinasi antardaerah dan mendukung kelancaran program ketahanan pangan di Provinsi Lampung.***
