KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung ingin mengubah pola perdagangan hasil pertanian. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Lampung tidak lagi mengirim gabah keluar daerah untuk kemudian membeli beras kembali.
Pemerintah ingin desa mengolah hasil panen sendiri. Dengan begitu, nilai tambah komoditas tetap berputar di Lampung.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan Lampung. Pemprov juga menghubungkannya dengan penguatan ekonomi masyarakat desa.
Gubernur Mirza menyampaikan strategi itu dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama peserta didik Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026.
FGD berlangsung di Ruang Rapat Utama, Rabu (7/10/2026). Pertemuan mengangkat tema kebijakan daerah untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan Lampung.
Mirza Ingin Nilai Tambah Pertanian Tinggal di Lampung
Lampung memiliki kekuatan besar di sektor pertanian. Sekitar 1,7 juta masyarakat bekerja sebagai petani dan pekebun.
Dari luas daratan sekitar 3,3 juta hektare, sekitar 1,7 juta hektare digunakan untuk pertanian dan perkebunan.
Kondisi tersebut membuat pertanian menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Lampung.
Lampung juga memiliki produksi pangan yang besar. Produksi padi mencapai sekitar 3,2 juta ton.
Produksi jagung mencapai sekitar 1,7 juta ton. Lampung juga menjadi salah satu sentra utama ubi kayu di Indonesia.
Namun, produksi besar belum otomatis meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu persoalan utama muncul karena petani masih sering menjual hasil panen sebagai bahan mentah.
“Pangan yang di Provinsi Lampung ini selama ini belum bisa memakmurkan masyarakat Lampung. Petani kita selama ini menjual bahan mentah,” ujar Mirza.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat nilai tambah lebih banyak muncul setelah produk meninggalkan tangan petani.
Lampung Ingin Kirim Beras, Bukan Gabah
Pemprov Lampung kini mendorong perubahan pada rantai perdagangan pangan. Pemerintah ingin pengolahan hasil pertanian berlangsung sedekat mungkin dengan sentra produksi.
Gubernur Mirza mencontohkan komoditas padi. Selama ini, sebagian gabah Lampung dikirim ke luar daerah untuk menjalani proses penggilingan.
Setelah menjadi beras, produk tersebut dapat kembali masuk ke Lampung. Pola tersebut membuat daerah kehilangan sebagian peluang nilai tambah.
Pemprov ingin memutus pola tersebut melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Koperasi dapat menyerap gabah dari petani. Selanjutnya, koperasi mengirim gabah ke penggilingan terdekat.
Dengan pola tersebut, Lampung dapat menjual beras langsung dari wilayah produksinya.
“Kalau KDMP ini bisa bekerja dengan masif di Provinsi Lampung, maka kami tidak mengirim gabah lagi ke luar Lampung, kami mengirim beras,” kata Mirza.
KDMP Jadi Penghubung Petani dan Industri
Pemprov Lampung melihat KDMP bukan hanya sebagai lembaga ekonomi desa. Koperasi juga dapat menjadi penghubung antara petani dan industri pengolahan.
Petani dapat memperoleh pasar yang lebih dekat. Penggilingan juga mendapat pasokan bahan baku dari wilayah sekitar.
Rantai distribusi menjadi lebih pendek. Biaya pengiriman juga berpeluang menjadi lebih efisien.
Pada saat yang sama, proses pengolahan tetap berlangsung di Lampung. Kondisi tersebut membuka peluang bagi masyarakat desa untuk mendapatkan aktivitas ekonomi baru.
Pola ini juga dapat diterapkan pada komoditas lain. Pemerintah mendorong jagung masuk ke industri pakan ternak di tingkat lokal.
Dari Jagung Menjadi Pakan Ternak
Mirza ingin desa tidak berhenti pada produksi bahan pangan. Pemerintah juga mendorong pengolahan komoditas menjadi produk siap digunakan.
Jagung menjadi salah satu contohnya. Desa dapat mengolah jagung menjadi pakan ternak.
Langkah tersebut dapat menciptakan hubungan antara sektor pertanian dan peternakan. Petani mendapat pasar untuk hasil panen.
Peternak juga memperoleh akses terhadap pakan yang lebih dekat. Biaya distribusi dapat menjadi lebih efisien.
Ekosistem tersebut dapat berkembang ke sektor lain. Perikanan juga dapat memanfaatkan produk pakan dari hasil pengolahan komoditas lokal.
Bed Dryer Bantu Petani Jual Produk Lebih Bernilai
Pemprov Lampung juga menyiapkan mesin bed dryer di desa. Mesin ini membantu petani mengeringkan komoditas sebelum menjualnya.
Petani selama ini sering menjual padi, jagung, dan singkong dalam kondisi basah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya angkut.
Produk basah juga memiliki nilai jual yang berbeda. Karena itu, pemerintah ingin desa memiliki fasilitas pengeringan sendiri.
“Kita selalu menjual bahan mentahnya basah. Padi dijual basah, jagung dijual basah, singkong dijual basah,” ujar Mirza.
Dengan fasilitas pengeringan, petani dapat menjual produk dalam kondisi lebih siap pasar.
Pemprov juga mengarahkan fasilitas tersebut untuk mendukung efisiensi rantai pasok pangan.
Desaku Maju Jadi Mesin Hilirisasi
Pemprov Lampung mengemas berbagai kebijakan tersebut melalui program Desaku Maju.
Program ini menempatkan desa sebagai pusat produksi sekaligus pengolahan pangan.
Pemprov juga mengembangkan Pupuk Hayati Cair (PHC) di desa. Pemerintah memanfaatkan limbah sebagai bahan baku pupuk.
Program PHC menyasar 500 desa pada 2025. Pada 2026, Pemprov memperluas program tersebut hingga 2.000 desa.
Setiap fasilitas menargetkan dukungan untuk sekitar 400 hektare lahan pertanian.
Selain fasilitas produksi, Pemprov mendorong pelatihan vokasi bagi pemuda. Pemerintah juga memperkuat BUMDes dan koperasi.
Langkah tersebut bertujuan menciptakan lebih banyak aktivitas ekonomi di desa.
Petani Harus Mendapat Nilai Tambah
Menurut Mirza, ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan menjaga produksi. Pemerintah juga harus memastikan petani mendapatkan manfaat ekonomi.
Petani harus memperoleh harga yang layak. Masyarakat juga membutuhkan pangan bergizi dengan harga terjangkau.
Karena itu, Pemprov ingin membangun ekosistem pangan dari hulu sampai hilir.
Petani padi menghasilkan gabah. Koperasi menyerap gabah dan menghubungkannya dengan penggilingan.
Penggilingan menghasilkan beras. Masyarakat kemudian memperoleh produk pangan dari rantai pasok yang lebih pendek.
Pola yang sama dapat berkembang pada jagung dan komoditas lainnya.
“Ketika itu dijalankan, itulah namanya bagi saya itu adalah ketahanan pangan,” ujar Mirza.
TNI dan Polri Ikut Perkuat Ketahanan Pangan
Pemprov Lampung juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. TNI, Polri, kejaksaan, kementerian, perguruan tinggi, dan dunia usaha ikut terlibat.
Polri membantu penguatan sektor jagung. TNI mendukung sektor padi dan hilirisasi.
Pelaku UMKM juga mendapat ruang untuk mengolah hasil pertanian. Pemerintah ingin kolaborasi tersebut memperkuat rantai pangan dari desa hingga konsumen.
“Ini kolaborasi saya dengan Forkopimda semuanya. Di sini kami sepakat dalam Forkopimda kita majukan pangan,” kata Mirza.
Strategi Lampung Dimulai dari Desa
Pemprov Lampung kini mendorong perubahan cara pandang terhadap ketahanan pangan.
Pemerintah tidak hanya ingin Lampung menjadi daerah penghasil komoditas. Lampung juga ingin menjadi daerah yang mengolah dan menikmati nilai tambah komoditasnya.
Desa menjadi titik awal strategi tersebut. Koperasi, BUMDes, mesin pengering, penggilingan, pupuk hayati, dan industri sederhana menjadi bagian dari ekosistem.
Jika strategi tersebut berjalan, petani tidak lagi hanya menjual bahan mentah. Masyarakat desa juga mendapat lebih banyak peluang ekonomi.
Bagi Pemprov Lampung, tujuan akhirnya jelas. Lampung tidak hanya menghasilkan pangan dalam jumlah besar, tetapi juga mengolahnya dan menjaga nilai tambahnya tetap berada di daerah.***
