KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Lampung memiliki produksi beras yang melimpah. Produksi beras provinsi ini mencapai sekitar 1,7 juta ton per tahun. Sementara itu, masyarakat Lampung hanya membutuhkan sekitar 800 ribu ton beras setiap tahun.
Dengan angka tersebut, Lampung memiliki surplus lebih dari 900 ribu ton beras.
Namun, surplus itu belum sepenuhnya menguatkan ekonomi petani dan pengusaha penggilingan padi. Justru sebaliknya, banyak penggilingan padi lokal menghadapi tekanan usaha hingga harus berhenti beroperasi.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai pemerintah perlu membenahi tata niaga beras dari tingkat petani hingga pasar.
Produksi Melimpah, Penggilingan Padi Justru Bertumbangan
Lampung menghasilkan sekitar 3,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Produksi tersebut setara dengan sekitar 1,7 juta ton beras.
Namun, tingginya produksi belum menjamin keberlangsungan usaha penggilingan padi.
Mirza mengungkapkan sekitar 200 penggilingan padi atau rice milling mengalami kebangkrutan setiap tahun.
“Di Provinsi Lampung, gabah melimpah, produksi melimpah. Tapi saat tidak musim panen, setiap tahun ada 200 rice milling yang roboh, bangkrut,” kata Mirza saat memimpin Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (10/9/2026).
Menurut Mirza, kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah dalam rantai perdagangan beras.
Rantai Distribusi Terlalu Panjang
Mirza melihat panjangnya rantai distribusi sebagai salah satu persoalan utama.
Menurut dia, gabah dari petani dapat melewati tujuh hingga delapan tingkat pedagang sebelum sampai ke pasar.
Rantai yang panjang membuat petani menghadapi posisi tawar yang lebih lemah. Pada saat yang sama, penggilingan padi lokal kesulitan menjaga pasokan gabah secara konsisten.
Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi harga beras di tingkat konsumen.
“Kenapa? Inflasi tinggi. Padahal produksi beras tinggi. Tapi inflasi beras ikut tinggi,” ujar Mirza.
Pemerintah Provinsi Lampung kini ingin memotong rantai tersebut dengan memperkuat lembaga ekonomi di tingkat desa.
Gubernur Dorong KDMP Beli Gabah Langsung dari Petani
Mirza mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP mengambil peran lebih besar dalam perdagangan gabah.
Ia ingin KDMP membeli gabah langsung dari petani desa.
Dengan cara tersebut, koperasi dapat menjadi agregator hasil panen sekaligus membuka akses pasar yang lebih dekat bagi petani.
“KDMP ini instrumen yang tepat. Manajernya sudah siap, pengurus sudah siap,” kata Mirza.
Setelah membeli gabah, KDMP dapat bekerja sama dengan pengusaha penggilingan padi untuk mengolahnya menjadi beras.
“Perpadi yang punya penggilingan, KDMP yang menyerap di desa,” tuturnya.
Pola ini dapat menciptakan hubungan usaha yang lebih jelas. Petani memiliki pembeli, KDMP mengelola penyerapan, sedangkan penggilingan memperoleh pasokan gabah.
Perbankan Didorong Masuk ke Rantai Usaha
Selain koperasi dan penggilingan padi, Mirza juga mendorong perbankan masuk dalam ekosistem tersebut.
KDMP membutuhkan modal kerja untuk membeli gabah petani. Semakin cepat koperasi memperoleh modal, semakin cepat pula koperasi membayar hasil panen petani.
Kecepatan pembayaran dapat meningkatkan kepercayaan petani terhadap koperasi.
Karena itu, Pemprov Lampung ingin membangun pola kerja antara KDMP, pengusaha penggilingan padi, BUMDes, dan perbankan.
Pola tersebut dapat memperpendek jalur perdagangan sekaligus meningkatkan efisiensi tata niaga beras.
LPDB Siapkan Pinjaman untuk KDMP
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi ikut menyiapkan dukungan pembiayaan bagi KDMP.
Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto Soedarmono mengatakan pihaknya menjalankan arahan Menteri Koperasi untuk mendukung penguatan koperasi desa.
“Tupoksi kami adalah memberikan pinjaman, bukan hibah, pinjaman kepada koperasi,” ujar Krisdianto.
Menurut dia, KDMP dapat mengakses pembiayaan LPDB setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
Lampung juga masuk dalam wilayah yang akan menguji program tersebut.
Koperasi Orang Tua Asuh Jadi Jembatan Pembiayaan
LPDB menyadari sebagian KDMP mungkin belum siap mengakses pembiayaan secara langsung.
Karena itu, lembaga tersebut menyiapkan program Koperasi Orang Tua Asuh.
Melalui program ini, koperasi besar binaan Kementerian Koperasi dapat membantu KDMP yang membutuhkan modal dalam waktu cepat.
“Kalau butuhnya cepat, makanya Pak Menteri menugaskan kepada kami membuat program namanya Koperasi Orang Tua Asuh,” jelas Krisdianto.
Koperasi pendamping hanya menjalankan peran tersebut untuk sementara. Setelah KDMP memenuhi persyaratan pembiayaan LPDB, koperasi dapat mengajukan pinjaman secara langsung.
Pemerintah Pilih 1-3 KDMP untuk Proyek Awal
Pemerintah tidak akan langsung menjalankan pola pembiayaan tersebut pada seluruh KDMP di Lampung.
Pada tahap awal, pemerintah akan memilih satu hingga tiga KDMP sebagai proyek percontohan.
Pemerintah akan melihat kekuatan kelembagaan, kesiapan pengurus, serta kemampuan manajemen sebelum menentukan koperasi yang masuk dalam program.
LPDB juga membuka peluang pembiayaan untuk berbagai peralatan pendukung.
Koperasi dapat menggunakan pembiayaan tersebut untuk membeli alat pengering gabah atau dryer dan cold storage.
Peralatan tersebut dapat membantu koperasi menjaga kualitas gabah sekaligus mempertahankan ketersediaan pasokan.
Lampung Perlu Mengubah Surplus Menjadi Kekuatan Ekonomi
Lampung memiliki modal besar untuk memperkuat sektor pangan. Produksi beras mencapai sekitar 1,7 juta ton, sedangkan kebutuhan masyarakat hanya sekitar 800 ribu ton.
Namun, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan angka produksi.
Pemerintah juga perlu memastikan petani memperoleh pasar yang kuat. Penggilingan padi membutuhkan pasokan gabah yang stabil. Koperasi membutuhkan modal kerja yang cepat. Konsumen membutuhkan harga beras yang terjangkau.
Karena itu, Pemprov Lampung mendorong integrasi antara petani, KDMP, penggilingan padi, BUMDes, dan perbankan.
Strategi tersebut menargetkan satu persoalan utama: memperpendek rantai perdagangan beras.
Jika strategi itu berjalan, petani dapat memperoleh akses pembeli yang lebih dekat. Penggilingan padi juga dapat menjaga pasokan bahan baku dan mengembangkan usahanya.
Pada akhirnya, Lampung tidak hanya perlu mempertahankan status sebagai lumbung beras. Provinsi ini juga perlu memastikan surplus produksinya memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha lokal.***
