KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) turun langsung menyerap gabah petani saat musim panen. Langkah tersebut menjadi strategi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjaga pasokan pangan sekaligus memperkuat ekonomi petani di desa.
Rahmat menyampaikan langkah tersebut dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Gedung Semergou Lantai 4, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Menurut Rahmat, Lampung memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, petani masih menghadapi persoalan rantai distribusi ketika sebagian gabah hasil panen mengalir keluar daerah, termasuk menuju Pulau Jawa.
Karena itu, pemerintah ingin KDMP mengambil peran lebih besar sebagai pembeli sekaligus penggerak distribusi hasil pertanian di tingkat desa.
Gubernur Lampung Ingin KDMP Beli Gabah Petani
Rahmat menargetkan KDMP di desa-desa yang memasuki masa panen mulai menyerap gabah petani secara langsung.
Dengan cara tersebut, gabah tidak langsung keluar dari Lampung. Selain membantu menjaga pasokan bahan pangan, langkah itu juga dapat membuka peluang bagi koperasi desa untuk memperoleh nilai ekonomi dari aktivitas perdagangan komoditas.
“Insya Allah dalam minggu depan kami sudah targetkan, yang panen ada KDMP-nya, KDMP-nya akan menyerap gabah-gabah sehingga tidak keluar lagi ke Jawa. Kita memutus mata rantai,” tegas Rahmat.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin KDMP hanya menjalankan fungsi simpan pinjam seperti pemahaman masyarakat selama ini.
Sebaliknya, koperasi harus masuk ke sektor riil dan mengelola potensi ekonomi yang ada di desa.
“Dulu di desa koperasi ini pengertiannya hanya tukang simpan pinjam, minjam duit di koperasi, bunganya besar. Padahal fungsinya jauh lebih itu,” ujar Rahmat.
Lebih jauh, ia menyebut koperasi dapat menjadi alat untuk menghadirkan kemakmuran Provinsi Lampung hingga ke tingkat desa.
70 Persen Warga Lampung Tinggal di Desa
Rahmat juga menyoroti kondisi ekonomi Lampung yang menurutnya masih menghadapi ketimpangan perputaran modal.
Ia menyebut sekitar 70 persen arus perputaran uang terserap di wilayah perkotaan. Sementara itu, sekitar 70 persen populasi Lampung tinggal di wilayah pedesaan.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi desa. Apalagi, Lampung memiliki komoditas unggulan seperti singkong, jagung, dan padi.
Namun demikian, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang lebih kuat agar masyarakat desa tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.
Karena itu, Rahmat mendorong pemerintah desa dan KDMP mengembangkan hilirisasi. Dengan hilirisasi, masyarakat dapat mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah sebelum memasarkannya.
Program 500 Desa Maju Jadi Pendukung
Untuk memperkuat langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan program 500 Desa Maju.
Program ini mengutamakan hilirisasi komoditas dan menargetkan penyelesaian pada 2027. Selanjutnya, pemerintah akan mengintegrasikan operator program tersebut dengan KDMP.
Dengan demikian, KDMP dapat mengambil peran sebagai penghubung antara petani, pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga pasar.
Rahmat juga menyampaikan capaian Lampung dalam pengembangan KDMP. Menurutnya, Lampung menempati peringkat keempat secara nasional dan menjadi provinsi nomor satu di luar Jawa.
“Provinsi Lampung kita nomor empat secara nasional dan nomor satu di luar Jawa,” tegas Gubernur.
Yandri: KDMP Harus Menggerakkan Ekonomi dari Bawah
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pemerintah ingin KDMP menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi dari desa.
Menurut Yandri, program tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Intinya, kami ingin Koperasi Kelurahan Merah Putih ini kita kawal sama-sama. Ini adalah program idola Bapak Presiden Prabowo dalam rangka menyukseskan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” ujar Yandri.
Selain itu, Yandri menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin program KDMP mengganggu usaha masyarakat kecil.
Ia bahkan membantah isu yang menyebut pemerintah akan menutup warung-warung di desa.
“Maka kalau ada isu sekarang katanya Menteri Desa, Menko Pangan menutup warung, itu hoaks, bapak, ibu,” tegas Yandri.
Sebaliknya, pemerintah ingin koperasi dan usaha masyarakat tumbuh bersama.
“Kita ini bukan superman, tapi kita superteam, termasuk dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan,” lanjutnya.
Lebih dari 30.000 Gerai dan Gudang KDMP Disiapkan
Yandri menambahkan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi lebih dari 30.000 gerai dan gudang KDMP di seluruh Indonesia.
Ke depan, fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Selain menyerap hasil pertanian, KDMP juga dapat membantu masyarakat mengembangkan komoditas lokal dan memperluas akses pasar.
Dengan penguatan peran tersebut, KDMP tidak lagi sekadar menjadi tempat simpan pinjam. Sebaliknya, koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan petani dengan pasar.
Pada akhirnya, Pemerintah Provinsi Lampung berharap KDMP mampu menjaga perputaran uang tetap berada di desa, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, dan memperkuat kesejahteraan petani.
Bagi Lampung, langkah tersebut sekaligus menjadi upaya membangun ekonomi dari desa dengan memanfaatkan kekuatan utama daerah, yaitu sektor pertanian dan potensi komoditas lokal.***
