KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bukan sekadar pergantian posisi. Gubernur Lampung meminta para pejabat baru membuktikan kinerja melalui pelayanan yang cepat, inovatif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka saat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat administrator serta pejabat pengawas.
Prosesi berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis (3/9/2026).
Pelantikan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/3041/V1.04/2026. Keputusan itu mengatur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam serta dari jabatan administrator dan pengawas.
Gubernur Lampung Ubah Ukuran Keberhasilan Pejabat
Gubernur Lampung menilai masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya menjalankan rutinitas. Masyarakat membutuhkan aparatur yang mampu menyelesaikan persoalan secara cepat.
Karena itu, Gubernur meminta pejabat baru mengarahkan energi dan pikiran pada kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan juga harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung.
“Fokuskan energi dan pikiran Saudara agar setiap kebijakan dan program serta anggaran yang Saudara kelola benar-benar dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tegas Gubernur.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama. Respons cepat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, pejabat harus memahami persoalan yang muncul di wilayah kerjanya. Mereka kemudian perlu mencari solusi yang tepat dan terukur.
Potensi Besar Lampung Butuh Aparatur Berkualitas
Gubernur Lampung juga mengingatkan besarnya potensi daerah. Lampung memiliki kekuatan pada sektor pertanian, pariwisata, kelautan, dan berbagai sumber daya alam.
Namun, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang serius. Aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja yang tinggi.
“Provinsi Lampung dianugerahi potensi daerah yang luar biasa besar, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, kelautan, hingga kekayaan alam lainnya. Namun, potensi tersebut tidak akan pernah menjadi kesejahteraan bagi rakyat jika tidak dikelola oleh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan mau bekerja keras,” ujar Gubernur.
Dengan demikian, pejabat baru memiliki tanggung jawab besar. Mereka harus menghubungkan potensi daerah dengan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kinerja aparatur juga harus mendukung percepatan pembangunan Lampung. Setiap program perlu memiliki hasil yang jelas dan terukur.
Rotasi Jabatan Jadi Strategi Percepat Organisasi
Gubernur menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan menjadi bagian dari strategi meningkatkan kinerja organisasi. Pemerintah menggunakan prinsip meritokrasi dan evaluasi terukur dalam proses tersebut.
Melalui rotasi, pemerintah dapat menempatkan aparatur sesuai kebutuhan organisasi. Langkah tersebut juga membuka ruang bagi pejabat untuk menghadirkan gagasan baru.
Namun, posisi baru membawa tanggung jawab baru. Karena itu, Gubernur mengingatkan seluruh pejabat agar tidak menganggap jabatan sebagai sekadar posisi administratif.
Jabatan merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan. Para pejabat harus menjawab kepercayaan tersebut melalui kerja nyata.
Gubernur Tantang Pejabat Ciptakan Inovasi
Selain mempercepat kinerja, Gubernur Lampung meminta pejabat baru terus menciptakan inovasi. Mereka harus mencari metode kerja yang lebih efektif dan efisien.
Gubernur juga mendorong pejabat memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan secara sendiri-sendiri.
“Pastikan kehadiran pemerintah selalu membawa solusi atas permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat,” pesannya.
Pesan tersebut menempatkan inovasi sebagai bagian penting dalam pelayanan publik. Pejabat tidak cukup menjalankan prosedur, tetapi juga harus mencari terobosan.
Selanjutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak dapat memperluas dampak program pemerintah. Cara tersebut juga dapat mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat.
