KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penyegaran pada sejumlah posisi strategis perangkat daerah. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama sekaligus meminta mereka mempercepat pelayanan publik dan menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Jihan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung, Selasa (1/9/2026).
Pergantian tersebut mencakup posisi Kepala Dinas Sosial Lampung, Kepala BPBD Lampung, Kepala Dinas Koperasi UKM Lampung, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung.
Jihan menegaskan bahwa pergantian pejabat bukan sekadar rotasi birokrasi. Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan momentum tersebut untuk memperkuat organisasi dan mempercepat program pembangunan.
“Lebih dari sekadar rotasi dan mutasi, pelantikan hari ini merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Jihan.
Rudi Syawal Pindah ke Dinas Sosial Lampung
Salah satu perubahan posisi terjadi pada Rudi Syawal. Setelah sebelumnya memimpin BPBD Provinsi Lampung, Rudi kini mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Jihan meminta Rudi membawa pengalaman menangani bencana ke sektor sosial. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat memperkuat respons Dinas Sosial dalam menangani persoalan masyarakat.
“Keselamatan masyarakat Provinsi Lampung adalah yang utama. Saya meminta Bapak Rudi membawa ketangguhan dan semangat juang yang sama di Dinas Sosial,” kata Jihan.
Jihan juga meminta Rudi fokus menangani berbagai persoalan sosial, terutama kemiskinan ekstrem.
Menurut Jihan, pemerintah sudah memiliki data yang cukup untuk memetakan masyarakat yang membutuhkan intervensi. Karena itu, Dinas Sosial harus mengubah data tersebut menjadi kebijakan dan program yang menghasilkan dampak nyata.
Aswarodi Jadi Kepala BPBD Lampung
Sementara itu, Aswarodi meninggalkan posisi Kepala Dinas Sosial dan kini memimpin BPBD Provinsi Lampung.
Jihan berharap pengalaman Aswarodi di bidang sosial dapat memperkuat pendekatan kemanusiaan dalam penanganan bencana.
“Semangatnya sama, yaitu tentang kemanusiaan dan bagaimana masyarakat kita dapat memiliki kehidupan yang lebih baik,” ujar Jihan.
Menurutnya, BPBD membutuhkan respons cepat ketika bencana terjadi. Namun, pemerintah juga harus memperkuat upaya mitigasi agar masyarakat memiliki kesiapan menghadapi potensi bencana.
Pertukaran posisi Rudi Syawal dan Aswarodi tersebut mempertemukan dua bidang yang memiliki fokus kuat pada pelayanan masyarakat, yaitu perlindungan sosial dan penanggulangan bencana.
Fitrianita Damhuri Pimpin Dinas Koperasi dan UKM
Pergantian juga terjadi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
Fitrianita Damhuri yang sebelumnya memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kini menjabat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
Jihan meminta Fitrianita mengoptimalkan potensi UMKM Lampung yang sangat besar. Pemerintah ingin pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mampu naik kelas serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
“Orkestrakan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung program-program yang dapat membawa UMKM kita menjadi lebih baik,” ujar Jihan.
Ia juga meminta Dinas Koperasi dan UKM mendengarkan persoalan pelaku usaha secara langsung. Selanjutnya, pemerintah harus menghadirkan solusi yang dapat mempermudah aktivitas UMKM.
Jihan mendorong perangkat daerah menggandeng perbankan, pemerintah pusat, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan untuk memperluas dukungan kepada pelaku UMKM.
Evi Fatmawati Pimpin Dinas Perpustakaan
Sementara itu, Evi Fatmawati berpindah dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
Jihan meminta Evi memperkuat budaya membaca dan literasi masyarakat. Ia ingin program peningkatan minat baca menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.
“Saya meminta agar minat baca, pengetahuan, dan literasi masyarakat terus diperkuat hingga ke pelosok desa,” katanya.
Jihan mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah juga perlu mengembangkan aplikasi dan inovasi yang mempermudah masyarakat mengakses bahan bacaan serta informasi.
Menurut Jihan, peningkatan literasi memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Lampung.
I Wayan Gunawan Jadi Pejabat Administrator BPSDM
Selain empat kepala OPD, Pemprov Lampung juga melakukan pengangkatan pejabat administrator.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/2782/VI.04/2026, I Wayan Gunawan berpindah dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung menjadi Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
Perubahan tersebut melengkapi penyegaran struktur birokrasi Pemprov Lampung dalam pelantikan yang berlangsung pada 1 September 2026.
Jihan Minta Pejabat Hilangkan Ego Sektoral
Di hadapan pejabat yang baru mendapat amanah, Jihan menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah.
Ia meminta setiap kepala OPD segera melakukan konsolidasi internal. Selain itu, seluruh perangkat daerah harus membangun kerja sama dan menghindari ego sektoral.
“Segera lakukan konsolidasi internal di perangkat daerah masing-masing. Bangun sinergi dan hilangkan ego sektoral,” tegas Jihan.
Menurut Jihan, persoalan masyarakat sering kali membutuhkan penanganan lintas sektor. Karena itu, setiap OPD harus membuka ruang kerja sama agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
ASN BerAKHLAK Harus Hadir dalam Pelayanan
Jihan juga mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar tidak menjadikan nilai ASN BerAKHLAK sekadar slogan.
Ia meminta seluruh pejabat menerapkan nilai tersebut melalui pelayanan yang jujur, profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Mari kita sama-sama mengingatkan dan meluruskan niat. Jadikan tugas dan jabatan ini sebagai ladang ibadah kita bersama,” kata Jihan.
Jihan berharap pejabat yang baru mendapat amanah mampu menghadirkan perubahan nyata di lingkungan kerja masing-masing.
Dengan penyegaran empat kepala OPD dan satu pejabat administrator tersebut, Pemprov Lampung ingin memperkuat pelayanan publik di berbagai bidang.
Mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, kebencanaan, pengembangan UMKM, hingga peningkatan literasi, seluruh sektor mendapat target kerja yang lebih jelas.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Jihan Nurlela memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pencapaian visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.***
