ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Rencana pembangunan Waterfront City Bandar Lampung kembali mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. Kali ini, kawasan pesisir tidak hanya dipandang sebagai proyek penataan wajah kota, tetapi juga sebagai strategi untuk membuat wisatawan tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang di Lampung.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai strategi tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Lampung sudah memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang besar. Tantangan berikutnya terletak pada kemampuan daerah mengubah kunjungan tersebut menjadi aktivitas ekonomi yang lebih panjang.
Rahmat menyampaikan pandangan itu saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).
27 Juta Wisatawan Jadi Peluang Besar
Lampung memiliki pasar wisata yang sangat besar. Rahmat menyebut kunjungan wisatawan nusantara mencapai 27 juta pada 2025, naik dari sekitar 17 juta pada 2024.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya minat wisatawan terhadap Lampung. Bahkan, sektor pariwisata memberikan kontribusi sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.
Namun, jumlah kunjungan saja belum cukup untuk mengoptimalkan dampak ekonomi. Pemerintah perlu membuat wisatawan memiliki alasan untuk tinggal lebih lama.
“Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” tegas Rahmat.
Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan destinasi yang tidak hanya menarik untuk dikunjungi dalam waktu singkat. Kawasan pesisir Bandar Lampung dapat mengambil peran tersebut melalui konsep Waterfront City.
Jika pemerintah mampu menghadirkan ruang publik, destinasi wisata, kuliner, pusat UMKM, hiburan, dan fasilitas pendukung dalam satu kawasan, wisatawan memiliki lebih banyak alasan untuk menghabiskan waktu di Bandar Lampung.
Pesisir Bandar Lampung Punya Modal Strategis
Rahmat menilai Lampung memiliki keunggulan geografis yang tidak dimiliki semua daerah. Provinsi ini memiliki garis pantai strategis di jalur ALKI 1 serta kawasan teluk dengan pemandangan yang menarik.
Potensi tersebut dapat menjadi modal pengembangan ekonomi berbasis pesisir. Namun, pemerintah perlu mengelolanya melalui perencanaan yang terintegrasi.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita mengubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menggeser pendekatan pembangunan pesisir. Pemerintah tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga harus menciptakan aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat.
Dengan demikian, Waterfront City dapat menjadi ruang bertemunya pariwisata, investasi, UMKM, transportasi, dan kehidupan masyarakat pesisir.
Waterfront City Membentang 27 Kilometer
Rencana Waterfront City Bandar Lampung bukan gagasan baru. Pemerintah telah menggagas penataan kawasan pesisir sepanjang 27 kilometer sejak belasan tahun lalu.
Namun, sejumlah persoalan membuat rencana tersebut belum mencapai hasil maksimal. Rahmat menyebut ego sektoral dan kompleksitas tata ruang antarpemangku kepentingan sebagai tantangan yang perlu pemerintah selesaikan.
Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung tidak dapat mengembangkan kawasan tersebut sendirian. Pemprov Lampung, pemerintah kota, swasta, masyarakat, dan para ahli harus menyepakati arah pembangunan yang sama.
“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun master plan yang mampu menghubungkan kepentingan seluruh pihak. Rencana tersebut juga harus memberikan kepastian bagi investor sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Dari Tepian Laut ke Pusat Ekonomi
Konsep Waterfront City membuka peluang untuk mengubah kawasan pesisir menjadi pusat aktivitas baru. Pemerintah dapat mengembangkan ruang terbuka, kawasan kuliner, sentra UMKM, fasilitas rekreasi, hingga destinasi wisata keluarga.
Di sisi lain, masyarakat pesisir dapat memperoleh peluang ekonomi baru. Pelaku UMKM bisa menjual produk lokal, sementara sektor jasa dapat berkembang mengikuti meningkatnya aktivitas wisatawan.
Pemerintah juga dapat memanfaatkan kawasan tersebut untuk memperkuat identitas Bandar Lampung sebagai kota yang memiliki hubungan erat dengan kawasan teluk.
Akan tetapi, pembangunan harus tetap memperhatikan lingkungan. Rahmat meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kondisi ekologi, dan kesejahteraan warga.
Karena itu, perencanaan harus memasukkan mitigasi persoalan lingkungan dan sosial sejak tahap awal. Pemerintah juga perlu menentukan titik prioritas yang dapat memberikan manfaat dalam waktu relatif cepat.
Gubernur Minta Investor Dapat Kepastian
Rahmat juga menyoroti kesiapan proyek sebagai faktor penting untuk menarik investasi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menawarkan proyek hanya berdasarkan gagasan.
Sebelum mengundang investor, pemerintah perlu menyiapkan tata ruang, legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, dan skema pembiayaan.
Dengan persiapan tersebut, pemerintah dapat mengubah project idea menjadi project ready to offer. Investor pun dapat melihat risiko dan peluang proyek secara lebih jelas.
Rahmat berharap PII Wilayah Lampung terus memberikan kontribusi keahlian dalam menyusun pembaruan rencana tata ruang pesisir.
Peran para insinyur menjadi penting karena pembangunan Waterfront City membutuhkan perencanaan teknis yang matang. Pemerintah juga membutuhkan solusi yang mampu menggabungkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Eva Dwiana Siapkan Bandar Lampung
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan Pemkot Bandar Lampung mendukung penataan garis pantai kota.
Eva menyebut empat kecamatan di Bandar Lampung berada di wilayah pesisir. Selain itu, Pemkot memiliki aset potensial seluas 1,5 hektare yang dapat pemerintah kembangkan secara profesional.
“Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandar Lampung! Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandar Lampung,” kata Eva Dwiana.
Pemkot Bandar Lampung saat ini juga terus memperbaiki infrastruktur dasar di kawasan pesisir. Pemerintah membenahi drainase, akses jalan, dan sarana air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Selain infrastruktur, Pemkot memperkuat ekosistem pariwisata melalui pengembangan UMKM. Pemerintah juga memperhatikan kesiapan hotel-hotel berbintang agar Bandar Lampung mampu menampung wisatawan yang ingin tinggal lebih lama.
Target Akhir: Wisatawan Tinggal Lebih Lama
Penataan Waterfront City pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik kawasan. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi.
Wisatawan yang datang ke Bandar Lampung diharapkan tidak sekadar lewat atau singgah sebentar. Mereka dapat menikmati kawasan pesisir, mencicipi kuliner lokal, membeli produk UMKM, menginap di hotel, dan mengunjungi destinasi lainnya.
Semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang uang berputar di masyarakat.
Strategi tersebut sejalan dengan target Rahmat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung di atas 8 persen. Karena itu, sektor pariwisata dan penataan pesisir memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan daerah.
Pada akhirnya, Waterfront City Bandar Lampung dapat menjadi lebih dari sekadar proyek mempercantik tepian kota. Kawasan tersebut berpeluang menjadi mesin ekonomi baru yang menghubungkan wisatawan, investor, pelaku UMKM, dan masyarakat pesisir.
Namun, peluang tersebut membutuhkan satu hal utama: kolaborasi.
Jika Pemprov Lampung, Pemkot Bandar Lampung, investor, insinyur, dan masyarakat bergerak menggunakan satu arah pembangunan, kawasan pesisir dapat tumbuh menjadi destinasi yang menarik sekaligus produktif.
Dengan begitu, garis pantai Bandar Lampung bukan hanya menjadi batas antara kota dan laut. Kawasan tersebut dapat berubah menjadi etalase pariwisata, ruang ekonomi masyarakat, dan salah satu penggerak Lampung menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.***
