KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dan bimbingan teknis Kios Pangan. Kegiatan berlangsung di Hotel Horison, Bandar Lampung, Senin (9/12/2024).
Sebanyak 70 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari kepala dinas yang menangani ketahanan pangan di 15 kabupaten dan kota serta pengelola Kios Pangan dari pondok pesantren dan lembaga nonpesantren.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Lampung mendorong penguatan Kios Pangan. Langkah tersebut bertujuan menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengendalikan harga pangan di daerah.
Pemprov Lampung Perkuat Peran Kios Pangan
Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Ir. Bani Ispriyanto, M.M., menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Kios Pangan. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Ely Nuratni Sari, S.P., M.M., membacakan sambutan Bani dalam kegiatan tersebut.
Menurut Bani, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan dalam jumlah cukup. Selain itu, masyarakat harus dapat membeli bahan pangan dengan harga wajar dan mengaksesnya secara berkelanjutan.
“Pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi Lampung berkomitmen untuk memfasilitasi kemudahan akses pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujar Bani.
Ia juga menegaskan bahwa upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Lampung Miliki 36 Unit Kios Pangan
Dalam laporan ketua panitia, penyelenggara mencatat 36 unit Kios Pangan di sejumlah wilayah Lampung. Sebanyak 34 unit beroperasi di bawah pengelolaan pondok pesantren. Sementara itu, pihak nonpesantren mengelola dua unit lainnya di Kota Metro dan Lampung Selatan.
Bani mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat kerja sama. Dengan demikian, kedua pihak dapat menambah jumlah Kios Pangan dan memantau operasionalnya secara berkala.
Selain menambah jaringan, pemerintah juga membahas dukungan bagi pengelola Kios Pangan. Dukungan tersebut mencakup akses permodalan, hubungan dengan produsen pangan, dan perluasan pasar.
Melalui langkah itu, pengelola diharapkan mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan. Pada saat yang sama, Kios Pangan dapat membantu pemerintah menjaga pasokan dan mengendalikan harga bahan pokok.
Kios Pangan Bantu Kendalikan Inflasi
Sementara itu, Ely Nuratni Sari menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut juga membahas peningkatan akses pasar bagi produsen pangan pokok. Selain itu, pemerintah ingin mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga wajar.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, Kios Pangan dapat berfungsi optimal dalam mengurangi dampak inflasi pangan di daerah,” katanya.
Menurut Ely, penguatan Kios Pangan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Karena itu, pemerintah mendorong pengelola untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
Pengelola Kios Pangan Pelajari Transaksi Digital
Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan ini menghadirkan bimbingan teknis bagi pengelola Kios Pangan. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah Bandar Lampung menyampaikan materi tentang pemanfaatan teknologi untuk mendukung operasional usaha.
Materi tersebut mencakup aplikasi Pasar Rakyat Indonesia (PARI) dan Stroberi Kasir BRI. Peserta juga mempelajari transaksi digital melalui QRIS dan BRI Merchant serta layanan Agen BRILink.
Melalui pelatihan tersebut, pengelola dapat meningkatkan pemahaman tentang transaksi digital. Selain itu, pemanfaatan teknologi diharapkan membantu mereka meningkatkan efisiensi usaha dan memperluas akses pasar.
Tingkatkan Kapasitas Pengelola Kios Pangan
Pada akhir kegiatan, Bani mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti setiap materi dengan serius. Ia berharap para pengelola dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kinerja Kios Pangan.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, Kios Pangan diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau. Pada akhirnya, penguatan jaringan ini dapat mendukung ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus membantu pemerintah mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung.***
