KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Sinergi Tugas dan Fungsi di berbagai bidang, yang digelar secara virtual pada Senin (17/03/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, dan melibatkan sejumlah kementerian penting di Indonesia, termasuk Kementerian Dalam Negeri, ATR/BPN, Transmigrasi, Kehutanan, dan Badan Informasi Geospasial.
Nota Kesepahaman tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi antara berbagai lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang agraria, pertanahan, tata ruang, kehutanan, transmigrasi, serta informasi geospasial. Ini sekaligus merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu di daerah, khususnya terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa kerjasama ini penting untuk memastikan kejelasan dan kepastian, baik bagi pemerintah maupun dunia usaha. Menurutnya, permasalahan terkait RTRW dan RDTR harus segera diatasi untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pembangunan daerah yang lebih terencana dan terarah.
Dalam hal pemerintahan daerah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pentingnya program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang telah diluncurkan sejak 10 Februari 2025. Program ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Kementerian Kesehatan, dengan tujuan menjangkau seluruh 280 juta penduduk Indonesia. Budi berharap, Gubernur dan Kepala Daerah lainnya dapat mendukung penuh keberhasilan program ini dengan mempercepat pelaksanaan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, terkait dengan program Pembangunan 3 Juta Rumah, Sri Haryati, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pembangunan dan renovasi rumah yang direncanakan pada tahun 2025. Sri juga mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu langkah yang dapat memperlancar proses pembangunan rumah swadaya.
Sebagai bagian dari upaya mendukung program kesehatan gratis, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memberikan instruksi kepada seluruh perangkat daerah untuk mempercepat sosialisasi dan implementasi program tersebut di Provinsi Lampung.
“Saya instruksikan agar pemeriksaan gratis ini bisa dijangkau lebih luas lagi, bahkan kami mendorong ASN dan non-ASN untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala,” ujar Jihan.***
