KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG – Terpilihnya Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, sebagai Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi dalam kepengurusan APEKSI periode 2025–2030, bukan hanya bentuk kepercayaan terhadap kepemimpinannya, melainkan juga sinyal kuat bahwa isu otonomi daerah kembali menjadi sorotan penting di tingkat nasional.
Penetapan ini diumumkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025 di Surabaya, yang dihadiri para wali kota dari seluruh Indonesia. Dalam struktur baru yang disahkan melalui SK No. 175/Apeksi/V/2025, Eva Dwiana atau akrab disapa Bunda Eva, dipercaya mengemban salah satu posisi strategis di tubuh organisasi kota-kota se-Indonesia tersebut.
Sebagai Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi, Bunda Eva mengemban tanggung jawab besar untuk mengawal kebijakan otonomi daerah, sebuah isu krusial di tengah dinamika hubungan pusat-daerah yang terus berkembang.
“Kami ingin memperkuat posisi pemerintah kota agar lebih leluasa dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing,” kata Eva, Selasa (3/7/2025).
Kolaborasi Jadi Kunci
Eva juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menyelesaikan persoalan kota, mulai dari pelayanan publik hingga inovasi tata kelola.
“Lewat APEKSI, kita tidak hanya berbagi praktik baik, tetapi juga menyuarakan aspirasi bersama agar pemerintah pusat lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi kota-kota di daerah,” ujarnya.
Pengalaman Bandar Lampung dalam program pemberdayaan masyarakat dan penataan kota dinilai dapat menjadi inspirasi untuk kota lain, sekaligus memperkuat posisi Bandar Lampung dalam jaringan pemerintahan kota nasional.
Mendorong Sinergi Pusat-Daerah
Bunda Eva berharap, di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi sebagai Ketua APEKSI, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin terbangun dengan pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif.
“APEKSI harus jadi penghubung strategis antara kebutuhan daerah dan arah kebijakan nasional, apalagi di tengah semangat Asta Cita Presiden dan Wapres yang mendorong pembangunan dari pinggiran,” tambahnya.
Dengan peran barunya ini, Eva Dwiana dipandang tidak hanya memperkuat posisi Bandar Lampung di kancah nasional, tetapi juga mengangkat suara kota-kota lain yang menghadapi tantangan serupa dalam konteks otonomi dan tata kelola.***
