Pemprov Lampung kukuhkan Dewan Pendidikan 2025–2030. Pemerintah dorong sekolah gratis, hapus uang komite, dan target nol putus sekolah 2026.
KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat reformasi pendidikan daerah. Pemerintah mengukuhkan Dewan Pendidikan Lampung 2025–2030 pada Senin (13/4/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat kebijakan pendidikan gratis.
Dewan Pendidikan Didorong Jadi Motor Perubahan
Pemprov Lampung mengangkat 13 anggota Dewan Pendidikan baru. Selain itu, pemerintah menempatkan mereka sebagai penggerak utama kebijakan pendidikan.
Gubernur meminta Dewan Pendidikan bekerja aktif dan memberi masukan strategis. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, Gubernur menegaskan bahwa pendidikan menentukan masa depan Lampung. Dengan demikian, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas SDM.
Sekolah Gratis dan Ribuan Ijazah Dibantu
Pemprov Lampung memperluas program sekolah gratis di sekolah negeri. Selain itu, pemerintah menghapus uang komite di SMA negeri.
Kemudian, pemerintah membantu sekitar 24 ribu siswa dengan membebaskan ijazah yang tertahan. Untuk mendukung program ini, Pemprov mengalokasikan anggaran Rp80 miliar.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen untuk menghilangkan hambatan ekonomi dalam pendidikan. Dengan demikian, seluruh siswa memperoleh hak yang sama.
Target Nol Anak Putus Sekolah
Pemprov Lampung menargetkan nol anak putus sekolah pada 2026. Pemerintah juga meningkatkan kualitas guru dan sistem pembelajaran.
Selain itu, jumlah siswa yang lolos perguruan tinggi jalur prestasi meningkat hampir tiga kali lipat. Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas pendidikan.
Tantangan Pendidikan Masih Terlihat
Ketua Dewan Pendidikan Lampung Prof. Syafrimen menyoroti kesenjangan akses pendidikan. Ia juga melihat ketimpangan masih terjadi antarwilayah.
Selain itu, hanya 22 persen lulusan SMA/SMK melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat akses pendidikan lanjutan.
Kemudian, ia menekankan pentingnya hubungan pendidikan dengan dunia kerja.
Dewan Pendidikan Dorong Kebijakan Data
Dewan Pendidikan Lampung mendorong penggunaan data dalam kebijakan pendidikan. Selain itu, mereka meningkatkan kualitas guru di daerah.
Dengan demikian, pendidikan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, kolaborasi lintas sektor terus diperkuat.
Arah Baru Pendidikan Lampung
Pemprov Lampung terus memperkuat transformasi pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Selain itu, berbagai kebijakan diarahkan untuk mencetak SDM unggul. Dengan demikian, Lampung siap bersaing di tingkat nasional dan global.***
