KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat penting mengenai operasional Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH). Agenda strategis ini berlangsung secara interaktif di Ruang Kerja Sekda pada Selasa (30/06/2026). Dalam rapat tersebut, jajaran pejabat mematangkan penguatan tata kelola rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Melalui arahannya, Sekdaprov menegaskan bahwa RSBNH merupakan representasi dari wajah pelayanan publik Pemerintah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, ia menilai eksistensi rumah sakit bukan sekadar fasilitas administratif belaka. Sebaliknya, rumah sakit merupakan instrumen vital yang dampaknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat luas.
“Pelayanan kesehatan harus berjalan dengan prima. Kita tidak bisa menoleransi hambatan dalam pelayanan, karena ketika satu tindakan medis terhambat, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sangat luar biasa. Investasi di RSBNH harus dibarengi dengan peningkatan kunjungan pasien yang signifikan, sehingga tercipta ekosistem pelayanan yang optimal dan berkelanjutan,” ujar Sekdaprov.
Lebih lanjut, Marindo mendorong adanya langkah nyata dalam pengembangan rumah sakit milik daerah tersebut. Sebab, pengelolaan yang profesional akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus berdampak positif terhadap penerimaan kas daerah.
Target Akreditasi Baru dan Kapasitas Rumah Sakit
Di sisi lain, Direktur RS Bandar Negara Husada menyampaikan laporan terbarunya terkait kondisi riil di lapangan. Saat ini, RSBNH menyandang status sebagai rumah sakit Tipe C dengan kapasitas 10 tempat tidur.
Terkait tata kelola kelembagaan, pihak manajemen saat ini sedang fokus menghadapi agenda akreditasi ulang. Sesuai target, mereka harus menyelesaikan agenda besar ini paling lambat 17 Desember 2026 mendatang. Sebab, manajemen ingin menaikkan status akreditasi rumah sakit yang saat ini masih berada dalam kategori utama.
Perbaikan Infrastruktur Vital untuk Ruang Operasi
Selain masalah akreditasi, pihak RSBNH juga memaparkan urgensi pemeliharaan infrastruktur gedung secara menyeluruh. Hal ini mencakup perbaikan instalasi air dan instalasi listrik yang mulai mengalami kendala. Berdasarkan hasil evaluasi inspektorat, perbaikan sarana prasarana ini memang menjadi prioritas paling mendesak.
Sebab, jika manajemen menunda perbaikan tersebut, kerusakan pada instalasi vital dikhawatirkan akan mengganggu fungsi ruang operasi. Alhasil, kondisi buruk itu bisa menghambat operasional layanan prioritas seperti hemodialisa (cuci darah). Padahal, layanan hemodialisa selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi rumah sakit.
Menanggapi kendala tersebut, Sekdaprov menekankan pentingnya sinergi yang kuat dalam perencanaan anggaran pemeliharaan. Oleh karena itu, penyerapan anggaran harus selaras dengan target kinerja dari Kementerian Kesehatan. Sebagai penutup, Pemprov Lampung berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh kebutuhan pendukung akreditasi terpenuhi demi menjamin kualitas layanan kesehatan yang prima.***
