KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Karhutla di Lampung perlu mendapat perhatian serius. Hingga 19 September 2026, sistem pemantauan mencatat 127 titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah.
Kebakaran juga menghanguskan lahan seluas 322,312 hektare. Angka tersebut menunjukkan ancaman karhutla sudah terjadi di lapangan.
Data SiPongi KLHK dan BMKG mencatat hotspot di sejumlah daerah. Lima wilayah mencatat peningkatan titik panas.
Wilayah tersebut mencakup Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, Way Kanan, dan Tulang Bawang.
Cuaca turut meningkatkan risiko kebakaran. Lampung menghadapi dampak El Nino selama sekitar tujuh bulan.
Gubernur Lampung juga menyebut curah hujan mencapai titik terendah dalam 30 tahun terakhir. Kondisi itu membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar.
Gubernur menyampaikan kondisi tersebut melalui sambutan tertulis. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura membacakan sambutan itu.
Lukman membacakannya saat Apel Mingguan di Lapangan Korpri. Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026).
“Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Lampung saat ini menghadapi kemarau panjang, tujuh bulan dampak El Nino, curah hujan terendah dalam 30 tahun terakhir,” ujar Gubernur.
Lima Wilayah Jadi Perhatian
Hotspot muncul di sejumlah wilayah Lampung. Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, Way Kanan, dan Tulang Bawang menjadi perhatian pemerintah.
Pemprov Lampung juga menyoroti aktivitas manusia sebagai salah satu pemicu karhutla. Masyarakat dan pelaku usaha masih membuka lahan dengan cara membakar.
Pembakaran sampah juga dapat memicu kebakaran. Api dapat merembet ketika kondisi lahan sangat kering.
Karena itu, Gubernur meminta masyarakat menghentikan pembakaran lahan. Ia juga meminta warga tidak membakar sampah secara terbuka.
“Ini bukan angka kecil, ini alam, ini alarm. Maka larangan membakar lahan bukan imbauan, tetapi kewajiban umum hukum,” tegas Gubernur.
Pemerintah Perkuat Pencegahan
Karhutla dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebakaran juga dapat menghambat aktivitas ekonomi.
Pemprov Lampung meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengawasan di wilayah rawan.
Gubernur meminta perusahaan menyiapkan unit tanggap darurat. Perusahaan juga perlu menyiapkan menara pantau, embung, dan pompa.
Pemerintah daerah juga perlu mengaktifkan kembali posko karhutla. Patroli terpadu harus berjalan hingga wilayah rawan.
Satuan tugas juga perlu bergerak hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah tersebut membantu petugas menemukan titik api lebih cepat.
Gubernur Larang ASN Bakar Sampah
Gubernur juga memperketat aturan di lingkungan pemerintahan. Ia melarang ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Lampung membakar sampah secara terbuka.
Larangan itu berlaku di kantor maupun rumah. Gubernur meminta ASN memanfaatkan TPS3R dan bank sampah.
“Saya larang seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk melakukan pembakaran sampah terbuka di lingkungan kantor maupun di rumah. Manfaatkan TPS3R dan bank sampah yang sudah kita bangun, kita harus menjadi teladan,” tegasnya.
Gubernur juga meminta ASN mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. ASN perlu memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.
Mereka juga perlu menghemat penggunaan air dan listrik. Gubernur berharap ASN bisa menjadi contoh bagi masyarakat.
Sekolah Ikut Bergerak
Pemprov Lampung juga memperkuat edukasi lingkungan di sekolah. Gubernur meminta jajaran terkait mengembangkan Program Adiwiyata.
Program tersebut akan melibatkan Saka Kalpataru dan Pramuka Peduli. Sekolah dapat mengajak siswa memilah sampah dan menghemat air.
Siswa juga dapat belajar menghemat energi. Kegiatan menanam pohon turut mendorong kepedulian terhadap lingkungan.
Pemerintah berharap kebiasaan tersebut tumbuh sejak sekolah. Siswa kemudian dapat membawa kebiasaan itu ke rumah dan masyarakat.
Angka Jadi Alarm
Hingga 19 September 2026, Lampung mencatat 127 titik panas dan 322,312 hektare lahan terbakar.
Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah di tengah kemarau panjang. Pemprov Lampung kini memperkuat pengawasan, patroli, kesiapsiagaan, dan edukasi.
Pemerintah juga meminta masyarakat menghentikan pembakaran lahan. Warga perlu menghindari pembakaran sampah secara terbuka selama kondisi kering masih berlangsung.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya titik api baru. Pemerintah juga berharap masyarakat ikut menjaga lahan dari ancaman karhutla.***
