Investasi Lampung Tembus Rp7,3 Triliun, Serap 9.187 Tenaga Kerja

BANDAR LAMPUNG — Investasi Provinsi Lampung mencapai Rp7,3 triliun pada semester I 2026. Capaian ini turut menyerap 9.187 tenaga kerja. Menariknya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp5,2 triliun.

Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) menyumbang Rp2,1 triliun. Dengan komposisi tersebut, investor domestik berkontribusi sekitar 71 persen dari total investasi Lampung pada paruh pertama tahun ini.

Pemerintah Provinsi Lampung ingin mempertahankan momentum tersebut. Karena itu, pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan, menyederhanakan perizinan, dan memperkuat promosi investasi.

Gubernur Lampung menyampaikan capaian tersebut melalui amanat yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Imam Ghozali, saat apel mingguan di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (12/10/2026).

PMDN Dominasi Investasi Lampung

Data Pemprov Lampung menunjukkan total investasi semester I 2026 mencapai Rp7,3 triliun. Dari jumlah tersebut, PMDN menyumbang Rp5,2 triliun, sedangkan PMA mencapai Rp2,1 triliun.

Dengan demikian, modal domestik masih menjadi penopang utama investasi di Lampung. Di sisi lain, investor asing juga berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Gubernur Lampung menilai kerja sama seluruh perangkat daerah turut mendorong capaian tersebut. Selain itu, pemerintah terus meningkatkan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, promosi investasi, dan koordinasi antarpemerintah untuk mendukung iklim usaha.

“Saya yakin capaian realisasi investasi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah melalui peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kemudahan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujar Gubernur dalam amanatnya.

Oleh sebab itu, Pemprov Lampung meminta seluruh perangkat daerah menjaga koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat daya tarik Lampung bagi calon investor.

BACA JUGA :  130 Ribu Lulusan Baru Masuk Pasar Kerja, Lampung Bidik Peluang Kerja Global

Investasi Lampung Serap 9.187 Tenaga Kerja

Selain mendorong aktivitas usaha, investasi juga membuka peluang kerja. Pada semester I 2026, kegiatan investasi di Lampung menyerap 9.187 tenaga kerja.

Jumlah tersebut mencakup 9.180 tenaga kerja Indonesia dan tujuh tenaga kerja asing. Artinya, pekerja Indonesia mendominasi penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi tersebut.

Namun, pemerintah perlu mengimbangi pertumbuhan investasi dengan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan peluang kerja seiring pertumbuhan usaha.

Gubernur menegaskan bahwa investasi berperan penting dalam menggerakkan perekonomian. Selain membuka lapangan kerja, investasi juga dapat meningkatkan pendapatan, mendorong inovasi, dan mendukung pembangunan infrastruktur.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat hubungan antara kebutuhan dunia usaha dan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut juga mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

OSS-RBA Bantu Permudah Perizinan Usaha

Di samping mendorong investasi, Pemprov Lampung terus meningkatkan kemudahan perizinan berusaha. Pemerintah menggunakan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) untuk memproses izin berdasarkan tingkat risiko usaha.

Pemerintah mulai menerapkan sistem tersebut pada 2021. Selanjutnya, pemerintah menyempurnakan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Melalui OSS-RBA, pelaku usaha dapat mengajukan izin secara daring. Dengan demikian, mereka dapat mengurus perizinan tanpa harus menjalani seluruh proses administrasi secara manual.

Gubernur menilai penyederhanaan perizinan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Selain itu, proses yang lebih mudah diharapkan membantu investor memperoleh kepastian saat memulai kegiatan usaha.

Meski demikian, pemerintah perlu menjaga transparansi dan memastikan setiap proses mengikuti ketentuan. Dengan pelayanan yang konsisten, kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi daerah dapat terus tumbuh.

Pertanian hingga Pariwisata Tawarkan Peluang Investasi

Lampung memiliki beragam sektor yang berpotensi menarik investor. Sektor tersebut mencakup pertanian, perkebunan, kelautan, energi, dan pariwisata.

BACA JUGA :  Ops Damai Cartenz Berhasil Evakuasi 8 Korban Penembakan KKB

Setiap sektor menawarkan peluang pengembangan sesuai karakteristik daerah. Misalnya, sektor pertanian dan perkebunan dapat mendorong industri pengolahan hasil produksi. Sementara itu, sektor pariwisata membuka peluang bagi usaha jasa dan ekonomi kreatif.

Selain potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia juga menjadi modal penting. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan keterampilan tenaga kerja agar investasi berkembang secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah perlu memperluas promosi peluang usaha kepada calon investor. Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat juga dapat mempercepat pengembangan sektor unggulan.

Gubernur Minta ASN Tingkatkan Pelayanan

Untuk menjaga momentum investasi, Gubernur Lampung meminta aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas.

Menurutnya, pelayanan profesional dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung kegiatan usaha. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.

“Untuk seluruh ASN, mari terus kita tingkatkan kualitas pelayanan dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terus terjalin dan tumbuh bersama,” pungkasnya.

Dengan demikian, peningkatan investasi tidak hanya bergantung pada promosi potensi daerah. Pemerintah juga perlu menjaga kualitas pelayanan, memberikan kepastian perizinan, dan memperkuat koordinasi lintas wilayah.

Pada akhirnya, Pemprov Lampung berharap capaian investasi Rp7,3 triliun pada semester I 2026 menjadi pijakan untuk memperkuat daya saing daerah. Selanjutnya, pemerintah ingin menarik lebih banyak investasi berkelanjutan sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.