KRAKATOA.ID, LAMPUNG TENGAH — Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat pondasi ekonomi masyarakat melalui edukasi dan akses keuangan yang lebih inklusif. Salah satu langkah nyatanya adalah pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digelar di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Lampung Tengah, Selasa (15/07/2025), bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sebagai representasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, cakap, dan mandiri secara finansial.
“Program GENCARKAN adalah bagian dari strategi pembangunan jangka panjang Lampung. Edukasi keuangan yang merata akan menciptakan masyarakat yang tidak hanya mampu mengakses layanan keuangan, tapi juga mengelola dan memanfaatkannya secara bijak,” tegas Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
GENCARKAN menjadi bagian penting dalam mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung, yang menargetkan tingkat inklusi keuangan sebesar 85,5% pada tahun 2025 dan 97,2% pada 2045. Pemprov menilai peningkatan pemahaman terhadap layanan keuangan, khususnya keuangan syariah dan pasar modal, adalah kunci penguatan ekonomi dari akar rumput.
Kegiatan ini menyasar kader PKK, pelaku UMKM, dan masyarakat umum sebagai kelompok strategis yang mampu menjadi agen penyebar literasi keuangan hingga ke tingkat rumah tangga dan komunitas desa.
“Ketika masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan UMKM, memahami produk keuangan, maka risiko kerugian akibat investasi ilegal bisa ditekan, dan potensi ekonomi lokal bisa tumbuh lebih sehat,” tambah Jihan.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyampaikan bahwa inisiatif seperti GENCARKAN sejalan dengan transformasi digital dan perluasan akses jasa keuangan yang tengah didorong pemerintah pusat. Namun, Otto mengingatkan bahwa akses saja tidak cukup tanpa literasi yang memadai.
“Pemprov Lampung menjadi salah satu provinsi yang aktif mendorong literasi inklusif. Ini penting agar masyarakat tidak hanya pengguna layanan keuangan, tetapi juga paham bagaimana menggunakannya secara tepat,” jelasnya.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat angka literasi keuangan nasional 66,46% dan inklusi 80,51%. Namun, literasi syariah masih di 43,42% dan pasar modal hanya 17,78%. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat vital dalam menjangkau lapisan masyarakat yang belum teredukasi.***
