KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD dalam mengatasi berbagai persoalan strategis pembangunan daerah demi mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas.
Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Forkopimda, Instansi Vertikal, dan BUMN/BUMD Provinsi Lampung di Hotel Akar, Rabu (16/7/2025).
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menyoroti dua isu utama yang dinilai menghambat kemajuan Lampung, yaitu rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingginya angka kemiskinan.
“Bagaimana mungkin suatu daerah yang dekat dengan Jakarta, yang semua sinyal masuk, jalan ke semua tempat itu ada, akses sekolah itu bagus, tapi IPM kita justru terendah di Sumatra. Ini adalah buah dari kemiskinan,” ungkapnya.
Diketahui, IPM Provinsi Lampung tahun 2024 tercatat sebesar 73,13, menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan IPM terendah di Pulau Sumatra. Sementara angka kemiskinan mencapai 10,69%, dengan mayoritas penduduk miskin berada di kawasan perdesaan.
Gubernur menyebut kondisi tersebut menjadi anomali, mengingat Lampung dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional, penghasil berbagai komoditas pertanian unggulan seperti beras, jagung, singkong, kopi, coklat, dan nanas.
Bahkan, secara makroekonomi, Lampung menunjukkan performa positif. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 mencapai 4,57%, tertinggi di Sumatra, dengan PDRB sebesar Rp483 triliun pada tahun 2024.
Sebagai langkah konkret mengatasi kemiskinan, Gubernur Mirza mendorong hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa.
Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan, seperti:
• Penetapan harga gabah dan ubi kayu
• Pengendalian distribusi gabah
• Bantuan alat pertanian seperti dryer, combine harvester, rice milling unit, serta pembangunan silo
• Bantuan pupuk organik cair
“Kita akan melakukan hilirisasi, memberikan nilai tambah di desa. Dengan bantuan dryer di desa-desa, ada Rp1,5 triliun uang yang tadinya di kota, pindah ke desa karena nilai tambah itu ada di desa,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif di perdesaan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat secara keseluruhan.
Selain pertanian, Gubernur juga menyoroti pentingnya perbaikan di sektor pendidikan sebagai fondasi peningkatan IPM. Salah satu gebrakan yang telah dilakukan yakni penghapusan uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri se-Provinsi Lampung.
“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk komitmen nyata agar setiap anak Lampung bisa mengakses pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya. Kita ingin pendidikan yang adil dan merata,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur kembali mengajak seluruh jajaran Forkopimda, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD untuk bekerja sama dalam membangun Lampung.
“Kita tidak bisa mengatur Lampung sendiri. Kita harus kolaborasi. Mari sama-sama kita melangkah, saya mohon bantuannya,” pungkas Gubernur Mirza.***
